Berita

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Sigap Tangkal Disinformasi, Letkol Teddy Jaga Citra Pemerintah dari Salah Paham

SENIN, 23 FEBRUARI 2026 | 19:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Maraknya disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian menjadi tantangan berat bagi tata kelola komunikasi pemerintahan saat ini. 

Terkini, publik dibuat heboh dengan kabarnya longgarnya pelabelan produk halal dari impor produk asal Amerika Serikat ke Indonesia.

Menanggapi fenomena tersebut, pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan berbagai kesalahpahaman publik merupakan respons yang positif dan krusial.


Menurut Ujang, kehadiran Teddy yang responsif sangat membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menetralisir tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

“Respon cepat dari Seskab Teddy ini membantu pemerintah menanggulangi tuduhan atau kritik yang muncul akibat salah paham. Ini adalah langkah yang baik agar publik memahami persoalan secara utuh," ujar Ujang kepada wartawan, Senin 23 Februari 2026.

Selain menyoroti efektivitas komunikasi, Ujang juga menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menjaga standar nilai di masyarakat, terutama terkait sertifikasi halal dan kualitas kesehatan. 

Ia menegaskan bahwa sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, standar halal adalah harga mati yang tidak dapat dinegosiasikan.

"Segala sesuatu yang menyangkut standar halal, kelayakan, dan kualitas harus tetap dijaga. Di sinilah nilai kepemimpinan Letkol Teddy terlihat dalam menjaga kedaulatan regulasi tersebut," tambahnya.

Meski mengapresiasi kinerja Teddy, Ujang memberikan catatan konstruktif agar pemerintah ke depan memperkuat sistem komunikasi satu pintu. Ia menyarankan adanya juru bicara khusus yang fokus menangani problematika etika dan teknis di pemerintahan.

"Hal ini bertujuan agar informasi yang diterima rakyat bersifat tunggal dan akurat, menghindari tumpang tindih komentar antarpejabat di ruang publik, serta memperkuat wibawa pemerintah dalam menghadapi krisis informasi," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya