Alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas. (Instagram/@sasetyaningtyas)
Pemerintah harus memperketat proses seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Desakan ini muncul menyusul rentetan polemik yang melibatkan alumni penerima LPDP, termasuk kasus viral penerima berinisial Dwi Sasetyaningtyas yang secara terbuka menyatakan kebanggaannya atas kewarganegaraan anaknya di Inggris.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief, menegaskan setiap rupiah yang dikeluarkan LPDP merupakan uang negara yang membawa konsekuensi tanggung jawab moral dan hukum yang besar.
Menurutnya, insiden ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa integritas dan komitmen kebangsaan calon penerima beasiswa harus diuji lebih dalam, bukan sekadar kecakapan akademik.
“Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan. Penerima beasiswa harus memiliki integritas dan komitmen kuat karena ini menggunakan uang negara,” ujar Habib Syarief di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.
Legislator asal Jawa Barat ini mengingatkan bahwa LPDP merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anak bangsa.
Menurutnya peningkatan kualitas SDM tersebut harusnya tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan tetapi juga bisa memberikan kemanfaatan lebih besar bagi bangsa dan negara.
“Bahwa saat ini kondisi bangsa belum seperti yang mereka idealkan tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya, bukan malah menunjukkan penyesalan sebagai WNI,” ujarnya.
Dengan adanya kasus ini, Habib Syarif meminta pemerintah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh alumni untuk memastikan komitmen mereka terlaksana. Ia mendukung langkah tegas LPDP yang berencana memanggil pihak terkait untuk klarifikasi dan pemberian sanksi jika terbukti melanggar ketentuan.
“Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,” pungkas Habib.
Media sosial dihebohkan oleh unggahan Dwi Sasetyaningtyas, alumni Institut Teknologi Bandung sekaligus penerima beasiswa LPDP, terkait status kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi warga negara Inggris.
Dalam salah satu kontennya, Dwi menulis, “Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA.”
Video yang viral itu memperlihatkan Dwi tengah membuka paket dari Home Office Inggris. Paket tersebut berisi surat resmi yang menyatakan anak keduanya telah menjadi warga negara Inggris, lengkap dengan paspor Inggris yang diterbitkan bersamaan.
Unggahan tersebut memicu beragam respons publik. Sebagian warganet mempertanyakan komitmen kebangsaan penerima beasiswa negara, sementara yang lain menilai hal itu sebagai pilihan pribadi.
