Berita

Anggota Komisi I DPR Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Isu WNI Bergabung dengan Militer Israel Bisa Jadi Bola Liar

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 | 19:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI diminta untuk segera memberikan klarifikasi resmi yang lengkap terkait isu dugaan adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebut-sebut bergabung dengan Israel Defense Forces (IDF).

Anggota Komisi I DPR Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi mengatakan, pemerintah perlu bergerak cepat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.

“Klarifikasi resmi sangat penting agar isu ini tidak menjadi bola liar di publik dan menimbulkan kegaduhan,” ujar Okta kepada wartawan, Kamis 19 Februari 2026.


Legislator PAN ini menegaskan, apabila informasi tersebut terbukti benar dan yang bersangkutan masih berstatus sebagai WNI, maka pemerintah harus mengambil langkah tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Termasuk pencabutan kewarganegaraan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Okta menjelaskan, secara konstitusi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, WNI tidak diperkenankan bergabung dengan angkatan bersenjata negara lain tanpa seizin Presiden Republik Indonesia. 

Hal tersebut berkaitan langsung dengan prinsip kedaulatan negara, loyalitas kebangsaan, serta aspek keamanan nasional.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga isu ini memiliki sensitivitas politik dan diplomatik yang tinggi.

“Maka persoalan ini harus disikapi secara serius dan profesional oleh pemerintah, khususnya Kemlu,” kata Okta.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya