Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 19 Februari 2026. (Foto: RMOL/Bonfilio)
Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang etik terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang digelar di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 19 Februari 2026.
"Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers.
Selain itu, AKBP Didik juga menjalani sanksi administrasi berupa penempatan khusus (patsus) selama tujuh hari yang sudah dijalani.
Atas putusan itu, Didik pun menyatakan menerimanya dan tidak mengajukan banding.
"Putusan tersebut pelanggar di hadapan ketua dan anggota komisi menyatakan menerima," kata Trunoyudo.
Adapun, pengungkapan kasus ini bermula ketika Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menangkap dua orang asisten rumah tangga (ART) dari anggota kepolisian Bripka IR atau Carol serta istrinya berinisial RN dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 30,415 gram di rumah pribadi.
Kemudian, penyidik melakukan pengembangan dan mengarah adanya keterlibatan eks Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi.
AKP Malaungi ditangkap dan urinenya positif mengonsumsi narkoba. Kepada penyidik, AKP Malaungi menyeret nama AKBP Didik yang saat itu merupakan pimpinannya di Polres Bima Kota.
Dalam kasus ini, AKBP Didik diduga menerima aliran dana dan telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana narkoba pada Jumat, 13 Februari 2026.
Dari hasil penyidikan, AKBP Didik diduga memiliki narkotika dan psikotropika berupa sabu seberat 16,3 gram, 49 butir ekstasi serta dua butir sisa pakai (23,5 gram), 19 butir alprazolam, dua butir Happy Five, dan lima gram ketamin.
Atas perbuatannya, AKBP Didik dijerat dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juncto Lampiran I Nomor Urut 9 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026.
Selain AKBP Didik, penyidik juga masih memeriksa istrinya yakni Miranti Afriana dan Aipda Dianita Agustina.
