Berita

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Hadi. (Foto: Humas PKS)

Politik

Pemerintah Harus Jamin Transportasi Aman dan Subsidi Tiket Jelang Mudik Lebaran

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 | 14:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah didesak menjamin kesiapan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat menjelang arus mudik Lebaran.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Hadi, menegaskan bahwa mudik merupakan momen besar yang melibatkan pergerakan jutaan masyarakat. 

“Kami meminta pemerintah memastikan alat transportasi kita tidak bermasalah, baik udara, darat, maupun laut. Karena sebelumnya masih ditemukan bus dan kapal laut yang tidak layak jalan, bahkan mengalami gangguan di tengah perjalanan yang membuat masyarakat panik,” katanya di gedung Parlemen Senayan, Kamis, 19 Februari 2026.


Selain aspek keselamatan, Abdul Hadi juga mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat melalui subsidi tiket transportasi, serta memperluas program mudik gratis.

“Kami meminta pemerintah menyiapkan subsidi tiket bagi masyarakat, baik tiket pesawat, kereta api, maupun bus. Bahkan kalau bisa, program mudik gratis diperbanyak karena hal ini sangat ditunggu oleh masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas pendukung seperti rest area, tempat ibadah, dan sarana umum lainnya, agar masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman dan nyaman, khususnya di tengah suasana Ramadan.

Abdul Hadi berharap dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antar instansi, penyelenggaraan mudik tahun ini dapat berjalan lancar serta memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.




Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya