Berita

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Kemenlu Didesak Klarifikasi soal Dugaan WNI Jadi Pasukan Pertahanan Israel

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 | 12:47 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus mengklarifikasi soal viralnya informasi di media sosial terkait dugaan bergabungnya Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, DPR akan mempertanyakan langsung status kewarganegaraan yang bersangkutan kepada pemerintah. 

"Kalau emang misalkan itu warga negara Indonesia, statusnya harus jelas. Kalau masih warga negara Indonesia kan ada statutanya yang harus diikuti dan ketegasan dari Kemenlu ini harus segera dipertanyakan," ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Kamis 19 Februari 2026. 


Isu ini mencuat setelah unggahan di media sosial X pada Minggu 15 Februari 2026 yang menyebut adanya seorang WNI yang menjadi tentara Israel. Unggahan tersebut turut melampirkan tangkapan layar dokumen berbahasa Ibrani yang disebut berasal dari data Pasukan Pertahanan Israel.

Data tersebut diklaim diperoleh melalui permintaan Kebebasan Informasi yang diajukan kepada IDF oleh pengacara Elad Man dari LSM Hatzlacha. Dokumen itu memuat jumlah anggota tentara Israel berkewarganegaraan ganda per Maret 2025, termasuk satu orang yang disebut berasal dari Indonesia.

Menanggapi hal itu, Cucun menekankan pentingnya penelusuran administratif lintas kementerian untuk memastikan kebenaran status kewarganegaraan. 

Ia menyebut DPR juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). 

"Kemudian juga sama di internal juga Kemendagri, Disdukcapil, betul nggak itu masih statusnya warga negara Indonesia," kata Cucun.

Cucun menekankan bahwa isu ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut dimensi internasional dan posisi diplomasi Indonesia.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya