Berita

Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menekan tombol peresmian bersama-sama. (Foto: Dokumentasi RMOL/Tangkapan layar)

Politik

Pengamat: Prabowo Berpeluang Ikuti Jejak SBY-Jokowi Menuju Periode Kedua

RABU, 18 FEBRUARI 2026 | 13:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan mengikuti pola politik dua pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, apabila memutuskan melanjutkan kepemimpinan ke periode kedua.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai peluang Prabowo untuk kembali terpilih cukup besar, terutama jika menerapkan strategi elektoral serupa dengan SBY dan Jokowi.

Menurutnya, pada periode kedua, baik SBY maupun Jokowi memilih pendamping dari kalangan non-politisi dengan latar belakang teknokrat.


“Patut dicermati di periode kedua, melihat SBY dan Jokowi, maka yang dicari untuk menemani sebagai pasangan calon petahana adalah non-politisi,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu 18 Februari 2026. 

Efriza mencontohkan, SBY menggandeng mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sementara Jokowi memilih Rais Aam PBNU sekaligus tokoh ekonomi syariah, Ma'ruf Amin.

Meski keduanya tidak lagi muda saat maju sebagai calon wakil presiden, figur tersebut dinilai memiliki daya tarik kuat di mata publik karena latar belakang dan kompetensinya, terutama di bidang ekonomi.

“Meski berkategori usang, tapi masih punya nilai. Karena latar belakang sosoknya yang paham ekonomi,” tutur Efriza.

Sebagai petahana, Prabowo diyakini memiliki peluang besar untuk kembali menang, sepanjang calon pendampingnya tidak memunculkan persepsi “matahari kembar” yang berpotensi mengganggu soliditas pemerintahan.

Efriza menambahkan, dalam politik elektoral, kedekatan dengan Prabowo memang penting. Namun, hal itu tetap harus ditopang oleh elektabilitas, dukungan partai politik, serta penerimaan publik yang luas.

“Dalam politik elektoral, kedekatan dengan Prabowo Subianto penting, namun tetap harus ditopang oleh elektabilitas, akseptabilitas berupa dukungan partai, dan penerimaan publik yang luas,” pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya