Berita

Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menekan tombol peresmian bersama-sama. (Foto: Dokumentasi RMOL/Tangkapan layar)

Politik

Pengamat: Prabowo Berpeluang Ikuti Jejak SBY-Jokowi Menuju Periode Kedua

RABU, 18 FEBRUARI 2026 | 13:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan mengikuti pola politik dua pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, apabila memutuskan melanjutkan kepemimpinan ke periode kedua.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai peluang Prabowo untuk kembali terpilih cukup besar, terutama jika menerapkan strategi elektoral serupa dengan SBY dan Jokowi.

Menurutnya, pada periode kedua, baik SBY maupun Jokowi memilih pendamping dari kalangan non-politisi dengan latar belakang teknokrat.


“Patut dicermati di periode kedua, melihat SBY dan Jokowi, maka yang dicari untuk menemani sebagai pasangan calon petahana adalah non-politisi,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu 18 Februari 2026. 

Efriza mencontohkan, SBY menggandeng mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sementara Jokowi memilih Rais Aam PBNU sekaligus tokoh ekonomi syariah, Ma'ruf Amin.

Meski keduanya tidak lagi muda saat maju sebagai calon wakil presiden, figur tersebut dinilai memiliki daya tarik kuat di mata publik karena latar belakang dan kompetensinya, terutama di bidang ekonomi.

“Meski berkategori usang, tapi masih punya nilai. Karena latar belakang sosoknya yang paham ekonomi,” tutur Efriza.

Sebagai petahana, Prabowo diyakini memiliki peluang besar untuk kembali menang, sepanjang calon pendampingnya tidak memunculkan persepsi “matahari kembar” yang berpotensi mengganggu soliditas pemerintahan.

Efriza menambahkan, dalam politik elektoral, kedekatan dengan Prabowo memang penting. Namun, hal itu tetap harus ditopang oleh elektabilitas, dukungan partai politik, serta penerimaan publik yang luas.

“Dalam politik elektoral, kedekatan dengan Prabowo Subianto penting, namun tetap harus ditopang oleh elektabilitas, akseptabilitas berupa dukungan partai, dan penerimaan publik yang luas,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya