Berita

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. (Foto: Istimewa)

Publika

Zulhas Tak Laku Jadi Cawapres 2029

RABU, 18 FEBRUARI 2026 | 13:29 WIB

SOAL manuver, Zulkifli Hasan alias Zulhas jagonya. Urusan pilpres, Zulhas selalu terdepan. Nama Zulhas atau kader PAN paling awal ditawarkan.

Selama ini, tawaran nama dari Zulhas hampir semua tak laku. Alias nihil. Kenapa? Mari kita bedah.

Pertama, PAN itu identik dengan Muhammadiyah. Menggandeng kader Muhammadiyah mendorong lawan untuk ambil tokoh Nahdlatul Ulama (NU). 


Jumlah pemilih NU jauh lebih besar dan preferensi psikologisnya lebih kuat. Karena itu, capres, siapa pun dia, akan berhitung ribuan kali untuk menggandeng kader PAN.

Suka tidak suka, inilah fakta politiknya. Butuh waktu untuk mengubah cara berpikir pemilih. 

Karena politik, urusannya adalah kemenangan dan bagaimana cara menang. Karena itu, suara mayoritas akan jadi prioritas.

Kedua, PAN bukan partai besar. Capres akan lebih memilih tokoh yang disupport oleh partai besar. Golkar misalnya, jauh lebih potensial.

Memang, kompetisi pilpres adalah kompetisi tokoh. Tokoh yang punya elektabilitas tinggi potensial untuk didorong maju, baik sebagai capres maupun cawapres. 

Inilah persoalan ketiga, bahwa Zulhas bukan tokoh yang mudah dijual. Jejakmya selalu dikait-kaitkan dengan kasus di Kementerian Kehutanan. 

Ini telah menjadi memori publik yang sulit di-recovery. Ini problem yang cukup resisten. Meski, kasus ini belum tentu terbukti kebenarannya. 

Sebab, bukti itu adanya di pengadilan. Sementara politik, itu urusan persepsi.

Cari pasangan di pilpres bukan soal kedekatan dan kesetiaan. Zulhas dan PAN mungkin adalah pihak yang setia terhadap Prabowo. 

Tapi, kesetiaan tidak memiliki hubungan rasionalitas terhadap elektabilitas.

Anyway, bicara pasangan pilpres bagi partai saat ini adalah sesuatu yang tabu. Pilpres masih tiga tahun lagi. 

Partai, khususnya yang masuk koalisi, lebih elok kalau bicara program untuk rakyat. Belum waktunya masuk dalam diskursus kontestasi. 

Ora elok. Gak bagus. Biarlah ini urusan para pengamat dan analis politik.

Betul kata Hasto Kristiyanto, sekjen PDIP: pemilu masih lama. Fokus saja pada urusan rakyat. 

Hasto menjadi terlihat cerdas dan sangat kritis sejak menjadi oposisi. Tentu, berbeda ketika Hasto masih dalam koalisi. 

Hasto adalah representasi dari umumnya para politisi. Kritis saat jadi oposisi. Akan jadi "musisi" ketika masuk dalam koalisi.

Komentar Hasto menjadi warning buat PAN. Gak elok bicara capres-cawapres hari ini. 

Kecuali, jika manuver PAN ini memang dimaksudkan untuk menunjukan kesetiaannya kepada Prabowo. 

Kalau itu maksudnya, maka publik akan menilai PAN berlebihan dalam menjilat penguasa. 

Jika pemerintahan Prabowo kedepan mulus, dan Prabowo berkesempatan untuk nyapres 2029, siapa yang akan dipilih Prabowo sebagai cawapres? 

Masihkan Prabowo akan tetap berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka? Atau justru Prabowo gandeng tokoh lain dan Gibran jadi rivalnya?

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya