Berita

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bisnis

Pemerintah Kaji Larangan Ekspor Timah Demi Perkuat Hilirisasi

SENIN, 16 FEBRUARI 2026 | 12:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah kini sedang mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor timah. Langkah ini menyusul kebijakan serupa pada komoditas bauksit sebagai bagian dari strategi besar memperkokoh struktur industri di tanah air.

Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi adalah kunci utama transformasi ekonomi yang tidak hanya mempercepat kedaulatan energi, tetapi juga mendongkrak nilai jual sumber daya alam nasional.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Tahun ke depan, kita akan mengkaji beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," ujar Bahlil di Jakarta 16 Febriari 2026. 


Keberhasilan hilirisasi nikel yang dimulai pada periode 2018-2019 menjadi tolok ukur utama. Sebelum pelarangan ekspor bijih nikel, nilai ekspornya hanya berkisar 3,3 miliar Dolar AS. 

Namun, setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, angka tersebut melonjak drastis hingga mencapai 34 miliar Dolar AS pada  2024.

"Sepuluh kali lipat dalam waktu lima tahun. Inilah dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata dan menciptakan lapangan pekerjaan," tambah Bahlil.

Hingga tahun 2040, potensi investasi hilirisasi diproyeksikan menyentuh angka 850 miliar Dolar AS, di mana 90 persen di antaranya berasal dari sektor ESDM. 

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 18 proyek hilirisasi senilai Rp 618 triliun telah ditetapkan sebagai prioritas nasional tahun 2026, mencakup sektor nikel, bauksit, gasifikasi batu bara, hingga kilang minyak.

Tujuan utama dari produk-produk hilir ini adalah untuk menekan angka impor dan memperkuat pasar domestik. Bahlil pun mendorong keterlibatan perbankan nasional dalam pembiayaan proyek-proyek strategis ini.

“Semua produknya untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai tidak dibiayai, nanti dikira nilai tambahnya dikuasai dari luar negeri,” tegasnya. 

Selain fokus pada mineral, hilirisasi juga berjalan selaras dengan agenda swasembada energi. Pemerintah berkomitmen meningkatkan produksi minyak nasional melalui optimalisasi sumur tua dan memberikan teguran keras bagi pengelola wilayah kerja yang belum produktif.

Hingga 2040, program hilirisasi diproyeksikan mendatangkan investasi 618 miliar Dolar AS, dengan kontribusi terbesar dari subsektor mineral dan batu bara sebesar 498,4 miliar Dolar AS serta minyak dan gas 68,3 miliar Dolar AS. 

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya