Mantan Wapres Jusuf Kalla (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube Quo Vadis Indonesia)
Tantangan ekonomi Indonesia saat ini tidak ringan. Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengatakan ada banyak tekanan yang dihadapi negara ini.
Dalam wawancara di kanal YouTube Quo Vadis Indonesia, yang dipandu oleh Todung Mulya Lubis, seorang pengacara dan mantan dutabesar RI untuk Norwegia, Kalla menanggapi target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dengan nada realistis.
“Memang ekonomi dunia sekarang mengalami masalah di mana-mana,” ujarnya, dikutip redaksi di Jakarta, Senin 16 Februari 2026.
Ia merujuk pada tekanan yang terjadi di Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, hingga Eropa. Sebagai negara dengan hubungan dagang luas, Indonesia ikut terkena imbasnya.
Menurut Kalla, persoalan bukan hanya faktor global. Ia menyinggung beban kebijakan masa lalu, termasuk tingginya utang negara, yang kini menjadi tanggung jawab pemerintahan berjalan.
“Banyak kebijakan yang menyebabkan utang kita tinggi, dan itu sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah berikutnya,” katanya.
Kalla, yang pernah mendampingi mantan Presiden Joko Widodo pada periode pertama, menekankan pentingnya evaluasi kebijakan fiskal agar ruang gerak pemerintah tidak semakin sempit.
Ia menjelaskan bahwa ekonomi negara ditopang dua pilar Utama, yaitu kekuatan pemerintah melalui APBN dan kekuatan pengusaha lewat investasi. Ketika fiskal tertekan dan belanja berkurang, dampaknya langsung terasa ke daerah dan masyarakat.
“Begitu pemerintah mengalami kesulitan fiskal besar, spending pemerintah tentu berkurang,” ujarnya.
Maka efeknya pun berantai; daya beli turun, swasta menahan ekspansi, dan investasi melemah.
Meski data resmi menunjukkan pertumbuhan 5,11 persen, Kalla mengingatkan agar publik tidak hanya terpaku pada angka.
“Jangan hanya lihat pasar saham. Lihat pasar Tanah Abang hari Senin, atau sentra di Makassar, lihat bagaimana keadaannya,” katanya, menegaskan pentingnya membaca kondisi riil di lapangan.
Terkait gejolak pasar modal, ia mengatakan bahwa masalah saham itu karena pejabat, baik di bursa maupun di OJK, tidak melaksanakan aturan dengan betul. Ia juga menyoroti praktik penggorengan saham dan koreksi investor asing. Ketika modal asing keluar, harga saham turun, dolar dan emas naik.
“Artinya orang ingin selamat dengan cara tidak mau pegang Rupiah,” katanya.
Soal konsumsi masyarakat yang melemah dan kelas menengah yang menyusut, Kalla kembali pada teori dasar ekonomi.
“Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Kalau pendapatan turun, konsumsi turun,” jelasnya.
Penurunan konsumsi, lanjutnya, akan memukul seluruh sistem ekonomi. Ia juga menyoroti pengurangan transfer ke daerah yang membuat banyak pemerintah daerah kesulitan menjalankan pembangunan. “Yang paling kena itu bupati dan gubernur,” ujarnya.
Di tengah situasi ini, Kalla mengingatkan bahaya lingkaran negatif ekonomi.
“Kalau tidak investasi, lapangan kerja menurun. Lapangan kerja menurun, pendapatan menurun. Pendapatan menurun, konsumsi menurun. Konsumsi menurun, produksi dikurangi lagi. Itu negative cycle,” tegasnya.
Baginya, target 8 persen bukan mustahil, tetapi membutuhkan investasi besar, kebijakan yang tepat, dan pemulihan kepercayaan pasar. “Sudah syukur kita masih bisa 5,1 persen,” katanya, sembari mengingatkan bahwa persepsi masyarakat di lapangan bisa saja berbeda dari angka statistik.
