Berita

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning. (Foto: Dok. PDIP)

Politik

PDIP: BPJS Bukan Perusahaan Pemburu Untung!

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 20:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seluruh relawan kesehatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta bergerak maju membela hak masyarakat peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Relawan kesehatan PDIP harus berani. Jangan takut. Katakan, 'Saya dari PDIP, mendampingi hak rakyat'. Ini bukan gratis, pasien BPJS PBI itu sudah dibayar oleh negara!" tegas Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

Kritik keras PDIP ini menyusul kasus penonaktifan jutaan masyarakat penerima BPJS Kesehatan kategori PBI yang belakangan terkuak.


Ribka lantas mengkritik Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti yang dinilai salah kaprah dalam memandang orientasi perusahaan.

"BPJS itu dibuat untuk melayani, bukan perusahaan asuransi yang profit oriented. Ini bentuk hibah dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Kalau dikit-dikit bilang rugi, ya mundurlah itu (Dirut)," jelasnya.

"BPJS itu memang tugasnya mendistribusikan jaminan kesehatan, bukan mengejar untung," tambah Ribka.

Maka dari itu, ia meminta relawan kesehatan PDIP hadir memastikan hak rakyat mendapatkan fasilitas kesehatan dari negara. Terlebih Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah memastikan anggaran untuk mengcover klaim BPJS PBI mencukupi.

"Pak Menkeu menyatakan tiga bulan ke depan BPJS masih bisa berjalan normal karena anggarannya ada Rp59 triliun. Jadi, jangan ada lagi alasan rumah sakit menolak pasien rakyat kecil," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya