Berita

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning. (Foto: Dok. PDIP)

Politik

PDIP: BPJS Bukan Perusahaan Pemburu Untung!

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 20:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seluruh relawan kesehatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta bergerak maju membela hak masyarakat peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Relawan kesehatan PDIP harus berani. Jangan takut. Katakan, 'Saya dari PDIP, mendampingi hak rakyat'. Ini bukan gratis, pasien BPJS PBI itu sudah dibayar oleh negara!" tegas Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

Kritik keras PDIP ini menyusul kasus penonaktifan jutaan masyarakat penerima BPJS Kesehatan kategori PBI yang belakangan terkuak.


Ribka lantas mengkritik Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti yang dinilai salah kaprah dalam memandang orientasi perusahaan.

"BPJS itu dibuat untuk melayani, bukan perusahaan asuransi yang profit oriented. Ini bentuk hibah dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Kalau dikit-dikit bilang rugi, ya mundurlah itu (Dirut)," jelasnya.

"BPJS itu memang tugasnya mendistribusikan jaminan kesehatan, bukan mengejar untung," tambah Ribka.

Maka dari itu, ia meminta relawan kesehatan PDIP hadir memastikan hak rakyat mendapatkan fasilitas kesehatan dari negara. Terlebih Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah memastikan anggaran untuk mengcover klaim BPJS PBI mencukupi.

"Pak Menkeu menyatakan tiga bulan ke depan BPJS masih bisa berjalan normal karena anggarannya ada Rp59 triliun. Jadi, jangan ada lagi alasan rumah sakit menolak pasien rakyat kecil," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya