Berita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016, Sudirman Said. (Foto: Istimewa)

Politik

Ekonomi Bisa Tumbuh Dua Digit Asal Korupsi Diberantas

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 20:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perekonomian Indonesia sebenarnya berpotensi tumbuh dua digit apabila persoalan tata kelola dapat dibereskan secara serius.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016, Sudirman Said, kondisi ketenagakerjaan saat ini menunjukkan sinyal yang mengkhawatirkan. 

Dari sekitar 152 juta angkatan kerja, hampir 100 juta orang masih terjebak di sektor informal dengan tingkat upah di bawah standar UMR. Selain itu, terdapat sekitar 10 juta anak muda berstatus NEET (not in education, employment, or training) yang menganggur tanpa kegiatan produktif.


“Angka-angka kita mencemaskan,” ujar Sudirman lewat akun X miliknya, Jumat, 13 Februari 2026.

Ia menilai ekonomi Indonesia sulit menyerap tenaga kerja karena pertumbuhan yang stagnan dan tidak sehat. Dalam pandangannya, struktur ekonomi saat ini masih terbebani berbagai praktik yang menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.

"Mengapa ekonomi kita sulit menyerap tenaga kerja? Karena pertumbuhan kita stagnan dan 'berlemak'. Lemak itu adalah korupsi, lemahnya hukum, praktik pemalakan, dan vested interest pembuat kebijakan," jelasnya.

Sudirman menekankan, apabila tata kelola diperbaiki dan hambatan struktural dihilangkan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit.

Ia juga mengingatkan generasi muda agar memahami bahwa isu korupsi dan kerusakan hukum bukan sekadar persoalan elite, melainkan berdampak langsung pada kesempatan kerja masyarakat.

“Bagi kaum muda, pahamilah: isu korupsi dan rusaknya hukum bukan urusan elite di menara gading. Itu adalah penghalang kalian mendapat pekerjaan layak. Itu adalah urusan "piring nasi" kalian,” pungkasnya.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya