Berita

Muhammad Sarmuji (paling kanan) di acara puncak perayaan HUT ke-58 Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Golkar Larang Kader di Senayan Serang Kebijakan Prabowo-Gibran

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 16:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Golkar menegaskan sikap tegak lurus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seluruh kader beringin di parlemen diminta tidak mengkritik, apalagi menyerang kebijakan pemerintah.

Penegasan disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji saat puncak perayaan HUT ke-58 Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. Sarmuji mengingatkan pentingnya menjaga fasun politik sebagai konsekuensi posisi Golkar dalam barisan koalisi pemerintahan.

“Sebagai fraksi yang mendukung pemerintah, seluruh kebijakan Fraksi Partai Golkar harus selaras dan mendukung Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ujar Sarmuji.


Ia menegaskan partainya juga mendorong terbentuknya koalisi permanen agar hubungan antarpartai pendukung tidak bersifat situasional atau naik-turun. Menurutnya, koalisi harus tetap solid dalam berbagai situasi, baik saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang populer maupun yang kurang populer di mata publik.

“Koalisi harus bersama dalam suka dan duka, dalam kebijakan yang disukai maupun yang tidak populer, selama kebijakan itu untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Sarmuji yang juga Sekjen DPP Golkar mengakui dalam praktik pemerintahan tidak semua kebijakan akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun, kebijakan yang kurang populer tetap perlu dijelaskan dengan pendekatan komunikasi yang tepat.

Sebagai konsekuensi berada di dalam koalisi, ia mengingatkan seluruh kader dan anggota fraksi untuk tidak menyerang kebijakan Presiden maupun Wakil Presiden.

“Jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” tegasnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

Prabowo Harus Siapkan Langkah Antisipatif Ketahanan Energi

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:59

Beckham Jawab Keraguan dengan Tampil Trengginas di GBK

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:48

Daftar 97 Pinjol yang Didenda KPPU Imbas Praktik Kartel Suku Bunga

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:28

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Wejangan Ray Dalio

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:45

Ketua DPD Dorong Pembangunan Fondasi Sepak Bola Lewat Kompetisi

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:29

KPPU Denda 97 Pinjol Buntut Praktik Kartel Suku Bunga

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:59

Purbaya Disentil Anas Urbaningrum Usai Nyemprot Ekonom Kritis

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:33

Serius Bahas PP Tunas

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:18

Polri Didesak Audit Dugaan Aliran Dana Asing ke LSM

Sabtu, 28 Maret 2026 | 00:59

Selengkapnya