Berita

Muhammad Sarmuji (paling kanan) di acara puncak perayaan HUT ke-58 Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Golkar Larang Kader di Senayan Serang Kebijakan Prabowo-Gibran

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 16:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Golkar menegaskan sikap tegak lurus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seluruh kader beringin di parlemen diminta tidak mengkritik, apalagi menyerang kebijakan pemerintah.

Penegasan disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji saat puncak perayaan HUT ke-58 Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. Sarmuji mengingatkan pentingnya menjaga fasun politik sebagai konsekuensi posisi Golkar dalam barisan koalisi pemerintahan.

“Sebagai fraksi yang mendukung pemerintah, seluruh kebijakan Fraksi Partai Golkar harus selaras dan mendukung Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ujar Sarmuji.


Ia menegaskan partainya juga mendorong terbentuknya koalisi permanen agar hubungan antarpartai pendukung tidak bersifat situasional atau naik-turun. Menurutnya, koalisi harus tetap solid dalam berbagai situasi, baik saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang populer maupun yang kurang populer di mata publik.

“Koalisi harus bersama dalam suka dan duka, dalam kebijakan yang disukai maupun yang tidak populer, selama kebijakan itu untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Sarmuji yang juga Sekjen DPP Golkar mengakui dalam praktik pemerintahan tidak semua kebijakan akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun, kebijakan yang kurang populer tetap perlu dijelaskan dengan pendekatan komunikasi yang tepat.

Sebagai konsekuensi berada di dalam koalisi, ia mengingatkan seluruh kader dan anggota fraksi untuk tidak menyerang kebijakan Presiden maupun Wakil Presiden.

“Jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” tegasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya