Berita

Massa aksi dari Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026. (Foto: Hasan Renyan)

Nusantara

Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Geruduk Kantor Kemendag

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 22:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Puluhan massa dari Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

Mereka menilai pelaksanaan program tol laut saat ini masih banyak terdapat masalah. Terutama yang baru saja terjadi yaitu lambannya Dinas Perdagangan daerah menerbitkan pakta integritas dan adanya praktik diskriminasi dalam penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut 2026. Hal ini membuat puluhan massa dari 

“Setop diskriminasi penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut 2026. Kami menuntut Kementerian Perdagangan untuk mempertegas fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan di daerah dalam melakukan pengawasan terhadap harga penjualan barang yang diangkut melalui kapal tol laut bukan melakukan praktek diskriminasi terhadap consignee pengguna jasa tol laut,” kata Korlap dari Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia, Hasan Renyan. 


Pihaknya juga meminta Kementerian Perdagangan untuk menunda penonaktifan akun consignee sampai Pakta Integritas consignee tahun 2026 diterbitkan oleh Dinas Perdagangan secara menyeluruh.
 
“Kami meminta Kementerian Perdagangan untuk bersikap tegas kepada oknum Dinas Perdagangan di daerah yang menghambat pelaksanaan program tol laut 2026 karena lambat dalam menerbitkan dokumen pakta integritas consignee sebagai syarat untuk membuat dan memperpanjang akun consignee pengguna jasa tol laut,” tegas Hasan.

Lanjut dia, oknum Dinas Perdagangan yang menghambat kinerja tol laut harus bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan keberangkatan kapal tol laut dan kelangkaan barang di daerah pelabuhan singgah tol laut.

Program tol laut merupakan salah satu  program strategis nasional yang dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga saat ini dengan tujuan untuk melakukan pemeratan ekonomi nasional  antara wilayah indonesia timur dan wilayah indonesia barat, membangun dan mempercepat konektivitas logistik dan menekan biaya logistik untuk menurunkan disparitas harga khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

PR Gus Kikin: Pembenahan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi

Sabtu, 05 September 2026 | 00:27

Tiga Ayat NU

Sabtu, 05 September 2026 | 00:11

Kapasitas PSEL Dinilai Belum Cukup Imbas Penutupan 343 TPA

Jumat, 04 September 2026 | 23:56

Pendekar 08 Perluas Bantuan ke Sekolah Hingga Pengungsi Mandiri di NTT

Jumat, 04 September 2026 | 23:40

Garudayaksa FC Gandeng Zentara Sambut Super League

Jumat, 04 September 2026 | 23:28

Gerilya Diplomasi: Menjahit Kepentingan Nasional di Panggung Global

Jumat, 04 September 2026 | 23:20

SMK Go Global Jadi Strategi Siapkan Calon PMI Masuk Bursa Kerja Dunia

Jumat, 04 September 2026 | 23:01

Pemuda Nganggur adalah Hasil Salah Kebijakan

Jumat, 04 September 2026 | 22:40

AMPI Siap Gelar Rapimnas 8 September, Ini yang Dibahas

Jumat, 04 September 2026 | 21:40

wondr by BNI Jadi Official Banking Partner IdeaFest 2026

Jumat, 04 September 2026 | 21:25

Selengkapnya