Berita

Massa aksi dari Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026. (Foto: Hasan Renyan)

Nusantara

Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Geruduk Kantor Kemendag

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 22:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Puluhan massa dari Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

Mereka menilai pelaksanaan program tol laut saat ini masih banyak terdapat masalah. Terutama yang baru saja terjadi yaitu lambannya Dinas Perdagangan daerah menerbitkan pakta integritas dan adanya praktik diskriminasi dalam penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut 2026. Hal ini membuat puluhan massa dari 

“Setop diskriminasi penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut 2026. Kami menuntut Kementerian Perdagangan untuk mempertegas fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan di daerah dalam melakukan pengawasan terhadap harga penjualan barang yang diangkut melalui kapal tol laut bukan melakukan praktek diskriminasi terhadap consignee pengguna jasa tol laut,” kata Korlap dari Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia, Hasan Renyan. 


Pihaknya juga meminta Kementerian Perdagangan untuk menunda penonaktifan akun consignee sampai Pakta Integritas consignee tahun 2026 diterbitkan oleh Dinas Perdagangan secara menyeluruh.
 
“Kami meminta Kementerian Perdagangan untuk bersikap tegas kepada oknum Dinas Perdagangan di daerah yang menghambat pelaksanaan program tol laut 2026 karena lambat dalam menerbitkan dokumen pakta integritas consignee sebagai syarat untuk membuat dan memperpanjang akun consignee pengguna jasa tol laut,” tegas Hasan.

Lanjut dia, oknum Dinas Perdagangan yang menghambat kinerja tol laut harus bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan keberangkatan kapal tol laut dan kelangkaan barang di daerah pelabuhan singgah tol laut.

Program tol laut merupakan salah satu  program strategis nasional yang dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga saat ini dengan tujuan untuk melakukan pemeratan ekonomi nasional  antara wilayah indonesia timur dan wilayah indonesia barat, membangun dan mempercepat konektivitas logistik dan menekan biaya logistik untuk menurunkan disparitas harga khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya