Berita

Massa aksi dari Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026. (Foto: Hasan Renyan)

Nusantara

Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Geruduk Kantor Kemendag

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 22:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Puluhan massa dari Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

Mereka menilai pelaksanaan program tol laut saat ini masih banyak terdapat masalah. Terutama yang baru saja terjadi yaitu lambannya Dinas Perdagangan daerah menerbitkan pakta integritas dan adanya praktik diskriminasi dalam penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut 2026. Hal ini membuat puluhan massa dari 

“Setop diskriminasi penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut 2026. Kami menuntut Kementerian Perdagangan untuk mempertegas fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan di daerah dalam melakukan pengawasan terhadap harga penjualan barang yang diangkut melalui kapal tol laut bukan melakukan praktek diskriminasi terhadap consignee pengguna jasa tol laut,” kata Korlap dari Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia, Hasan Renyan. 


Pihaknya juga meminta Kementerian Perdagangan untuk menunda penonaktifan akun consignee sampai Pakta Integritas consignee tahun 2026 diterbitkan oleh Dinas Perdagangan secara menyeluruh.
 
“Kami meminta Kementerian Perdagangan untuk bersikap tegas kepada oknum Dinas Perdagangan di daerah yang menghambat pelaksanaan program tol laut 2026 karena lambat dalam menerbitkan dokumen pakta integritas consignee sebagai syarat untuk membuat dan memperpanjang akun consignee pengguna jasa tol laut,” tegas Hasan.

Lanjut dia, oknum Dinas Perdagangan yang menghambat kinerja tol laut harus bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan keberangkatan kapal tol laut dan kelangkaan barang di daerah pelabuhan singgah tol laut.

Program tol laut merupakan salah satu  program strategis nasional yang dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga saat ini dengan tujuan untuk melakukan pemeratan ekonomi nasional  antara wilayah indonesia timur dan wilayah indonesia barat, membangun dan mempercepat konektivitas logistik dan menekan biaya logistik untuk menurunkan disparitas harga khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Wamenko Dradjad: Penilaian MSCI Tidak Selalu Benar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:23

Trump Bicara Soal Denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:43

PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis Melalui Inisiatif Dekarbonisasi Berkelanjutan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:22

Kawasan Industri Diajak Cak Imin Bantu Korban Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:11

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp2,1 Triliun, Sanksi 835 Pihak Tembus Rp390 Miliar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:03

DIM RUU Migas Hampir Rampung 90 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:00

Airlangga Heran MSCI Mendadak Ancam Cabut Status Emerging Market RI Usai Bertemu Menkeu-BI di Bangkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:52

Pimpin Nasdem Garut, Lola Nelria: Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:46

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:41

Kopdes Butuh Talenta Utuh agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:34

Selengkapnya