Berita

Kepala BP BUMN Dony Oskaria (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Gelar Ratas Kampung Nelayan, Progres Tahap Pertama Capai 50 Persen

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 18:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri dan kepala badan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026. 

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, salah satu yang dibahas dalam rapat adalah upaya pemerintah mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. 

“Soal Kampung Nelayan Merah Putih. Itu di antaranya,” ujar Trenggono kepada awak media usai pertemuan. 


Menurutnya progres pembangunan terus berjalan sesuai target. Pada tahap pertama pembangunan telah mencapai 50 persen di 65 titik. 

“Ya progres sudah 50 persen dari tahap 1 dan mudah-mudahan bisa segera selesai di... 65 titik,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengungkap arahan Presiden untuk memperkuat Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya untuk mengentaskan masalah kemiskinan. 

"Spesifiknya pengentasan kemiskinan adalah tadi arahan Bapak Presiden bahwa pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi, atau orang yang sudah terentaskan itu bisa saja jatuh miskin kembali kalau kelembagaan seperti koperasi dan kampung nelayan tidak diperkuat," paparnya. 

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengungkap pengembangan Kampung/Desa Nelayan Merah Putih akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). 

“Kan memang di desa nelayan ini masuk ke dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi, ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi daripada laut kita sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” ujarnya.

Selain itu, BP BUMN juga menyiapkan skema bisnis melalui penguatan sistem offtaker agar hasil produksi nelayan memiliki kepastian pasar.

"Desa nelayan ini dibangun, tetapi secara bisnis kan tentu harus kita siapkan sebagai offtakernya. Jadi nanti teman-teman sekalian akan melihat bahwa kita akan ada industri perkapalan kita, itu juga menjadi tanggung jawab daripada kami," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya