Berita

Kepala BP BUMN Dony Oskaria (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Gelar Ratas Kampung Nelayan, Progres Tahap Pertama Capai 50 Persen

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 18:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri dan kepala badan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026. 

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, salah satu yang dibahas dalam rapat adalah upaya pemerintah mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. 

“Soal Kampung Nelayan Merah Putih. Itu di antaranya,” ujar Trenggono kepada awak media usai pertemuan. 


Menurutnya progres pembangunan terus berjalan sesuai target. Pada tahap pertama pembangunan telah mencapai 50 persen di 65 titik. 

“Ya progres sudah 50 persen dari tahap 1 dan mudah-mudahan bisa segera selesai di... 65 titik,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengungkap arahan Presiden untuk memperkuat Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya untuk mengentaskan masalah kemiskinan. 

"Spesifiknya pengentasan kemiskinan adalah tadi arahan Bapak Presiden bahwa pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi, atau orang yang sudah terentaskan itu bisa saja jatuh miskin kembali kalau kelembagaan seperti koperasi dan kampung nelayan tidak diperkuat," paparnya. 

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengungkap pengembangan Kampung/Desa Nelayan Merah Putih akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). 

“Kan memang di desa nelayan ini masuk ke dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi, ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi daripada laut kita sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” ujarnya.

Selain itu, BP BUMN juga menyiapkan skema bisnis melalui penguatan sistem offtaker agar hasil produksi nelayan memiliki kepastian pasar.

"Desa nelayan ini dibangun, tetapi secara bisnis kan tentu harus kita siapkan sebagai offtakernya. Jadi nanti teman-teman sekalian akan melihat bahwa kita akan ada industri perkapalan kita, itu juga menjadi tanggung jawab daripada kami," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya