Berita

Kepala BP BUMN Dony Oskaria (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Gelar Ratas Kampung Nelayan, Progres Tahap Pertama Capai 50 Persen

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 18:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri dan kepala badan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026. 

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, salah satu yang dibahas dalam rapat adalah upaya pemerintah mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. 

“Soal Kampung Nelayan Merah Putih. Itu di antaranya,” ujar Trenggono kepada awak media usai pertemuan. 


Menurutnya progres pembangunan terus berjalan sesuai target. Pada tahap pertama pembangunan telah mencapai 50 persen di 65 titik. 

“Ya progres sudah 50 persen dari tahap 1 dan mudah-mudahan bisa segera selesai di... 65 titik,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengungkap arahan Presiden untuk memperkuat Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya untuk mengentaskan masalah kemiskinan. 

"Spesifiknya pengentasan kemiskinan adalah tadi arahan Bapak Presiden bahwa pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi, atau orang yang sudah terentaskan itu bisa saja jatuh miskin kembali kalau kelembagaan seperti koperasi dan kampung nelayan tidak diperkuat," paparnya. 

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengungkap pengembangan Kampung/Desa Nelayan Merah Putih akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). 

“Kan memang di desa nelayan ini masuk ke dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi, ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi daripada laut kita sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” ujarnya.

Selain itu, BP BUMN juga menyiapkan skema bisnis melalui penguatan sistem offtaker agar hasil produksi nelayan memiliki kepastian pasar.

"Desa nelayan ini dibangun, tetapi secara bisnis kan tentu harus kita siapkan sebagai offtakernya. Jadi nanti teman-teman sekalian akan melihat bahwa kita akan ada industri perkapalan kita, itu juga menjadi tanggung jawab daripada kami," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya