Berita

Kepala BP BUMN Dony Oskaria (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Gelar Ratas Kampung Nelayan, Progres Tahap Pertama Capai 50 Persen

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 18:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri dan kepala badan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026. 

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, salah satu yang dibahas dalam rapat adalah upaya pemerintah mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. 

“Soal Kampung Nelayan Merah Putih. Itu di antaranya,” ujar Trenggono kepada awak media usai pertemuan. 


Menurutnya progres pembangunan terus berjalan sesuai target. Pada tahap pertama pembangunan telah mencapai 50 persen di 65 titik. 

“Ya progres sudah 50 persen dari tahap 1 dan mudah-mudahan bisa segera selesai di... 65 titik,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengungkap arahan Presiden untuk memperkuat Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya untuk mengentaskan masalah kemiskinan. 

"Spesifiknya pengentasan kemiskinan adalah tadi arahan Bapak Presiden bahwa pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi, atau orang yang sudah terentaskan itu bisa saja jatuh miskin kembali kalau kelembagaan seperti koperasi dan kampung nelayan tidak diperkuat," paparnya. 

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengungkap pengembangan Kampung/Desa Nelayan Merah Putih akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). 

“Kan memang di desa nelayan ini masuk ke dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi, ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi daripada laut kita sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” ujarnya.

Selain itu, BP BUMN juga menyiapkan skema bisnis melalui penguatan sistem offtaker agar hasil produksi nelayan memiliki kepastian pasar.

"Desa nelayan ini dibangun, tetapi secara bisnis kan tentu harus kita siapkan sebagai offtakernya. Jadi nanti teman-teman sekalian akan melihat bahwa kita akan ada industri perkapalan kita, itu juga menjadi tanggung jawab daripada kami," pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya