CENDERUNG menggunakan kekuatan atau pengaruhnya dan siap merampas dengan paksa, meski menggunakan “kaki-tangannya”. Itulah karakter personal seorang preman. Kamus sosiologis ini relatif jarang berlaku manakala ia sudah berstatus PREMAN.
Namun, di negeri ini sang BEKAS penguasa, ia masih berusaha mendayagunakan pengaruhnya. “Masih sanggup menyambangi seluruh kabupaten, bahkan kecamatan di seluruh negeri ini,” ujar sang preman politik yang sejatinya sudah berstatus BEKAS itu.
Hak dia untuk tetap membangun obsesi dinasti politiknya. Namun, itu menggambarkan sikapnya yang sangat sombong. Seolah, dirinya yakin: pasti sehat dan karenanya mampu. Data bicara, di Tanah Air ini terdapat 514 kabupaten/kota dan 7.285 kecamatan. Jika dilakukan dua kali kunjungan ke seluruh kecamatan, berarti perlu 70 kunjungan. Atau, jika tiga kali per pekan, maka diperlukan 46 kunjungan. Perlu kita catat, medan di setiap kecamatan di seluruh Indonesia tidak semuanya mulus. Juga, tidak selalu dekat radiusnya dari bandara.
Dengan menganalisis medan yang ada, maka terdapat konsekuensi logis: badan harus selalu prima dan terjaga selama program sosialisasi langsung untuk menunjukkan “inilah diriku”. Dengan mencermati jasadnya yang kian ringkih, jalannya pun sudah pelan-pelan bahkan terlihat sempoyongan, muncul pertanyaan, apakah mampu menjangkau seluruh kabupaten/kota, bahkan sampai kecamatan? Sangat diragukan. Itulah analisis normal. Namun, analisis ini bisa meleset jika kita menganalisis faktor psikologis yang menguat akibat sikap ambisinya.
Kini, yang perlu kita baca lebih jauh, apa yang mendorongnya demikian agresif untuk maju ke gelanggang kekuasaan, sebagai pribadi atau anak? Perlu kita catat, kekuasaan hanyalah alat untuk merengkuh kekuasaan yang bersifat material. Dalam hal ini sektor ekonomi menjadi incaran. Dan dunia internasional mencatat, potensi ekonomi negeri kita sangat fantastik nilainya. Bisa dilihat dari sumber daya alam dan mineral yang ada di hamparan bumi, laut bahkan dirgantara serta posisi strategis Indonesia di antara dua benua (Asia dan Australia). Juga, dapat kita lihat dari jumlah penduduknya, meski tergolong ke empat setelah India (1,476 miliar), China (1,412 miliar) dan AS (349 juta) jiwa.
Berangkat dari konstitusi kita, kekayaan alam yang ada haruslah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat (Pasal 33 UUD 1945). Pertanyaannya, apakah sang BEKAS itu -- saat berkuasa -- mengelola sumber kekayaan negara sesuai cita-cita konstitusi? No. Bukan hanya sangat diskriminatif bagi kepentingan rakyat, tapi jauh lebih sadis: kekayaan negara dikeruk sedemikian dalam, tapi untuk para oligarki dalam negeri.
Menurut catatan Credit Suisse Global Wealth Databook 2019, 1 persen orang terkaya Indonesia menguasai 44,6 persen kekayaan nasional. Dan sekitar 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen kekayaan nasional. Data tersebut menunjukkan disparitas (jurang sosial-ekonomi yang sangat menganga). Data tersebut diperparah makin menguatnya kompradoristik bersama asing.
Yang perlu kita catat, di tengah panorama disparitas sosial-ekonomi atau ketidakadilan itu, kita saksikan panorama yang sangat mengerikan. Yaitu, negeri ini digadaikan secara terencana dan sistemik. Barangkali, kita sebagai anak bangsa tak bisa lupa: sekitar tahun 2015, sang BEKAS penguasa itu berkoar tentang penguasaan saham Freeport. Indonesia berhasil mengambil alih saham Freeport: sebesar 51,23 persen.
Jika benar saham itu milik Indonesia, harusnya penerimaan untuk negara cukup besar. Mengapa -- menurut Purbaya -- yang APBN hanya Rp 0,03 triliun? Sementara, ekspor emas per tahun -- katakanlah tahun 2024 -- mencapai 2.116.437,6 ons atau setara 1,8 juta ton. Selidik punya selidik, kepemilikan saham mayoritas Freeport itu Inalum, sebuah BUMN Indonesia yang pemegang saham mayoritasnya China.
Inilah realitas pemilik saham mayoritas Inalum yang berhasil dimainkan sang BEKAS penguasa, dibungkus dengan dagelan bisnis tingkat tinggi, “Papa Minta Saham”. Sebuah dagelan bandit kekuasaan yang menelan korban mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.
Sebuah kata singkat yang perlu kita catat: sang BEKAS penguasa itu membohongi rakyat Indonesia secara telak. Juga, memboyong dividen dalam jumlah besar untuk para komprador China itu. Sebuah pertanyaan tersendiri, apakah sang BEKAS penguasa itu nol rupiah dari bisnis raksasa Freeport itu? Silakan diterka sendiri. Is he the mad man? Emang cah cilik yang mau diam saja ketika hanya dikasih permen?
Industrial Estate Morowali
Menggarisbawahi persekongkolan sang BEKAS penguasa itu, jelaslah Indonesia bukan hanya dibangkrutkan secara sengaja dan penuh perencanaan picik, tapi rakyatnya pun tidak kecipratan dari pendapatan Freeport. Persekongkolan itu juga kita saksikan pada proyek strategis lainnya: industrial estate Morowali. Sebuah kawasan industri nikel, yang privilege-nya bagai “negara dalam negara”.
Data ekspor nikel Indonesia (Morowali) ke mencapai 3,5 juta ton/tahun (stainless steel), 3,5 juta ton/tahun (carbon steel), 700 ribu ton/tahun (hot rolled coil), 700 ribu ton/tahun (cold rolled coil) dan nickel pig iron (NPI) sebesar 1,8 juta/tahun. Dari ekspor itu -- pada 2024 -- capaian nilainya 7,99 miliar Dolar AS. Lalu, berapa besar yang masuk ke Indonesia sebagai penerimaan negara? Absurd.
Itulah kehebatan Morowali yang diberi keistimewaan yang luar biasa oleh sang BEKAS penguasa itu. Itukah potret pemimpin nasionalis? No. Ia sang pengkhianat bangsa dan negara.
Luar biasa. Pemandangan persekongkolan bisnis itu bukan hanya ga jelas untuk penerimaan negara dari industri nikel Morowali itu, tapi megaproyek itu membuat anak bangsa dan negeri ini terinjak-injak harga diri dan kedaulatannya. Hal ini dapat kita telaah pada kebijakan khusus imigran China yang notabene tenaga kerja asing (TKA), padahal postur tubuhnya paramiliter yang siap tempur jika saatnya tepat: untuk membantai rakyat bahkan TNI.
Mereka mendapat fasilitas khusus, mulai dari bandara, imigrasi, pengawalan khusus sampai ke kawasan proyek. Semuanya dijamin aman secara hukum dan keamanan. Di samping Bandara Soetta, mereka juga dapat fasilitas khusus dari Bandara Morowali. Sebuah bandara untuk kepentingan ekspor nikel dan “impor” TKA China. Luar biasa kebijakan sang BEKAS penguasa.
Satu hal yang perlu kita garis-bawahi, megaproyek Morowali melengkapi kejahatan penipuan yang cukup sempurna. Juga, penggarongan potensi penerimaan negara. Sebuah praktik penggarongan yang jauh lebih besar dibanding masa kolonial (Belanda) yang kala itu lebih mengejar hasil bumi (rempah-rempah). Beda jenis barang yang digarong. Lebih kecil nilai ekonominya.
Ibu Kota Nusantara (IKN)
Belum sirna suara gemuruh dari persoalan Freeport dan Morowali, tiba-tiba -- pada pidato kenegaraan Agustus 2019 -- sang BEKAS penguasa menyampaikan rencana pemindahan ibukota negara: Ibukota Nusantara (IKN). Publik pun ramai. Karena, tanpa studi kelayakan yang komprehensif.
Yang menarik tapi lucu, IKN tak laku dijual. Investor sepi. Realitas ini mengharuskan sang penguasa memaksa pembiayaannya dari APBN, padahal janjinya dari konsorsium swasta (domestik) plus investor asing, jika ada peminat. Yang menghebohkan, ketiadaan respon positif dari investor asing membuat sang penguasa menawarkan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 160 tahun dan masa tenggang (grass-period) pajak sekitar 30 tahun (PP No. 29 Tahun 2024). Tapi, kebijakan ini kemudian diubah menjadi 80 tahun pasca Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkannya.
Yang perlu kita garis-bawahi, kebijakan IKN tersebut -- di satu sisi -- benar-benar menggarong uang rakyat (APBN). Bagaimanapun, nilai sekitar Rp 600 triliun untuk IKN itu sungguh berarti untuk kepentingan rakyat. Di sisi lain, masa HGB yang demikian lama jelas juga arahnya: proses “lunak” penyerahan sebagian tanah air kepada investor, yang -- jika berstatus asing -- sama artinya, menyerahkan tanah darah ini kepada bangsa asing. Sulit disangkal, model penyerahan itu dapat diterjemahkan sebagai penjualan kedaulatan sebagian tanah air negeri ini.
Proses pengalihan penguasaan itu tidak dinilai sebagai pencaplokan suatu bangsa terhadap negara lain (Indonesia). Hebat nian. Mencaplok tanpa perang. Tapi, itulah strategi picik dan super liciknya. Karena, tak ada satupun dari barisan TNI apalagi Polri yang mewaspadai proses alih “penguasaan” wilayah IKN. Inilah kejahatan terselubung sang BEKAS penguasa yang luar biasa. Tak boleh dibiarkan. Dengan pemikiran seperti ini, maka menjadi urgen bagi kita mewaspadai sembari bertanya, apakah tekadnya kembali ke panggung kekuasaan dalam kerangka memvalidasi proses aneksasi sebagian wilayah Indonesia (IKN) ke pangkuan asing (China)? Bukan tak mungkin.
Jawaban itulah yang harus dijadikan kesadaran politik bernegara. Sang BEKAS penguasa seperti itu harus dihadang ketika berusaha kembali ke panggung kekuasaan. Fardlu ain. Wajib bagi setiap individu Indonesia untuk menghadang gelagat bandit dan atau manuver dia menuju istana.
Agus Wahid
Analis politik dan kebijakan publik
