Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)
Penyaluran kredit usaha ultra mikro (UMi) di Solo, Jawa Tengah, dinilai masih belum optimal. Hingga kini, baru sekitar 25 ribu warga kota liwet yang tercatat sebagai penerima pembiayaan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan total nilai sekitar Rp105 miliar.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai angka tersebut terlalu kecil jika dibandingkan dengan potensi dan aktivitas ekonomi Kota Solo.
“Saya tadi waktu dengar angka 25 ribu penerima UMi atau debitur, saya rasa untuk kaliber kota Solo harusnya bisa lebih besar. Terlalu kecil menurut saya 25 ribu itu untuk kota sebesar Solo,” ujar Suahasil dalam Kunjungan Kerja Pers 2026 di kawasan Sangkrah, Kamis, 12 Februari 2026.
Menurut Suahasil, PIP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan memiliki tugas utama menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Salah satu instrumen yang dijalankan adalah kredit UMi.
Karena itu ia meminta PIP memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Solo, khususnya melalui dinas koperasi dan UKM serta perangkat daerah lainnya agar penyaluran pembiayaan semakin luas dan tepat sasaran.
Suahasil juga mendorong agar wilayah-wilayah seperti Sangkrah dapat diidentifikasi sebagai kantong pelaku usaha yang berpotensi menerima pembiayaan.
“Silakan diidentifikasi, termasuk kalau di daerah Sangkrah ini ada kegiatan usaha yang bisa menerima pembiayaan dari PIP,” katanya.
Suahasil menegaskan, keberadaan PIP sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan memang ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Karena itu, bunga pinjaman dijaga tetap rendah.
“Ketika memberikan pembiayaan kepada perusahaan penyalur, bunga dari PIP itu bisa 2 persen, bisa 3 persen, maksimum 4 persen. Bunganya murah karena memang tujuannya membantu masyarakat, bukan bunga komersial,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyaluran UMi tidak dilakukan langsung kepada pelaku usaha. Dana terlebih dahulu disalurkan melalui lembaga penyalur seperti koperasi, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM), hingga Bahana Artha Ventura.
Menurutnya, peran aktif pemerintah daerah dalam membantu identifikasi calon debitur sangat penting agar program pembiayaan ultra mikro benar-benar menyentuh pelaku usaha yang membutuhkan.
“Kalau pemerintah kota ikut melakukan identifikasi, maka akan jauh lebih tepat sasaran untuk usaha mikro kita,” pungkasnya.
