Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo (Foto: Dok. RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)
Pemerintah secara tegas menyatakan akan memperketat pengawasan di pasar modal Indonesia menyusul gejolak yang terjadi baru-baru ini.
Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memberikan peringatan langsung kepada para pelaku pasar dari Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI).
Langkah ini diambil guna memulihkan kepercayaan publik dan memastikan perlindungan maksimal bagi para investor, khususnya investor ritel yang dinilai paling rentan terdampak.
Dalam pernyataannya, Hashim menekankan bahwa pasar saham tidak dapat berfungsi tanpa fondasi kepercayaan yang kuat. Ia menegaskan posisi pemerintah yang tidak akan tinggal diam terhadap ketidakwajaran di pasar.
“Pemerintah akan mengawasi Anda dengan ketat dan saya serius,” ujar Hashim di Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.
Ia menambahkan bahwa kredibilitas adalah kunci utama keberhasilan pasar modal.
“Ini semua tentang kepercayaan dan kredibilitas. Pasar-pasar ini hanya akan berhasil jika ada kepercayaan dan kredibilitas,” tuturnya.
Hashim juga menyoroti adanya anomali pada nilai price to earnings ratio (PER) sejumlah emiten yang dianggap sudah di luar nalar. Ia menyebutkan angka-angka yang sangat tinggi sebagai indikasi ketidaksehatan pasar.
Ia menyebut ada PER 167, bahkan terdapat rasio yang menyentuh 900, 1.200 hingga 4.000.
Kondisi ini, menurut Hashim, telah memicu kemarahan Presiden Prabowo Subianto karena dianggap merugikan masyarakat kecil dan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional.
“Kehormatan negara kita dipertaruhkan dan para investor ritel banyak yang telah dirugikan,” tegas Hashim dengan nada serius.
Menanggapi tekanan dan arahan tersebut, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI yang baru ditunjuk, Jeffrey Hendrik, menyatakan kesiapan instansinya untuk segera berbenah. Jeffrey menegaskan bahwa BEI akan mempercepat langkah transparansi, termasuk publikasi daftar konsentrasi pemegang saham.
“Kami tentu sangat senang mendapatkan perhatian dan dukungan,” kata Jeffrey. Terkait hubungan dengan index provider global seperti MSCI, ia menambahkan, “Kami tidak bisa memberikan kesimpulan. Kami tidak bisa memberikan opini terkait bagaimana dengan MSCI. Yang dapat kami sampaikan kepada publik adalah proses yang sedang dan akan kami lakukan.”
Langkah perbaikan ini juga beriringan dengan rencana OJK untuk merampungkan proses demutualisasi bursa pada kuartal I 2026 demi reformasi pasar modal yang lebih menyeluruh.
