Berita

Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh pada 26 November 2025. (Foto: Istimewa)

Nusantara

13 Desa di Aceh Hilang Total

Akibat Banjir dan Tanah Longsor
KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 06:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh pada 26 November 2025 lalu, tidak hanya merenggut korban jiwa tetapi juga menghapus permukiman masyarakat dari peta.

“Ada 13 desa yang hilang total,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah saat rapat koordinasi bersama pimpinan MPR di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa 10 Februari 2026.

Wagub Aceh yang akrab disapa Dek Fadh itu memaparkan, delapan daerah mengalami kerusakan paling parah akibat bencana tersebut. Data mencatat 562 orang meninggal dunia, 29 orang masih dinyatakan hilang, dan hingga kini 17.756 kepala keluarga atau 69.222 jiwa masih berada di pengungsian.


Kerusakan infrastruktur terjadi secara luas. Pemerintah Aceh mencatat 222 kantor pemerintahan, 641 tempat ibadah, 1.204 sekolah, 738 dayah, serta 146 rumah sakit dan puskesmas terdampak. Selain itu, 2.507 titik jalan dan 599 titik jembatan mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan beragam.

“Untuk rumah rusak berat dan hilang mencapai lebih kurang 95 ribu unit. Rusak sedang sekitar 88 ribu unit, dan rusak ringan 77 ribu unit,” kata Dek Fadh dikutip dari RMOLAceh.

Di sektor pertanian dan peternakan, sekitar 77 ribu ekor ternak terdampak, 56 ribu hektare sawah rusak, 100 ribu hektare kebun terdampak, serta 30 ribu hektare tambak mengalami kerusakan.

Dek Fadh menjelaskan, pada fase awal bencana jumlah warga terdampak mencapai sekitar 2,5 juta jiwa. Seiring waktu, jumlah pengungsi mulai berkurang.

“Pengungsi berkurang karena sebagian memilih dana tunggu hunian (DTH) dan sebagian sudah menempati hunian sementara, meski belum semuanya selesai dibangun,” kata Dek Fadh.

Saat ini, kebutuhan hunian sementara (huntara) diperkirakan mencapai 15 ribu unit. Namun, baru 4.400 unit yang terbangun, sekitar 10 ribu unit masih dalam proses, dan 1.300 unit lainnya belum memiliki kepastian pembangunan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya