Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Dokumen RMOL)

Bisnis

Pemerintah Siapkan Penjelasan Komprehensif Respons Outlook Negatif Moody’s

RABU, 11 FEBRUARI 2026 | 20:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Indonesia berencana memberikan jawaban mendalam terkait proyeksi ekonomi nasional pada Jumat mendatang,  13 Februari 2026. 

Langkah ini diambil sebagai respons atas outlook negatif yang baru saja dirilis oleh lembaga pemeringkat internasional, Moody’s.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk menyusun penjelasan yang lebih luas bagi publik dan pelaku pasar melalui ajang Indonesia Economic Outlook.


"Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," kata Airlangga di Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Airlangga menjelaskan bahwa forum tersebut akan menjadi panggung bagi pemerintah untuk membedah posisi ekonomi saat ini, strategi menjaga ketahanan fiskal, hingga progres program-program strategis nasional.

Ia memastikan bahwa hasil evaluasi internal pemerintah mengenai laporan Moody’s akan dipaparkan secara detail guna memperkuat optimisme pasar terhadap masa depan ekonomi Indonesia.

"Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," jelasnya.

Meski Moody’s memberikan catatan negatif pada prospek ekonomi, Airlangga menekankan bahwa secara umum peringkat kredit Indonesia masih berada di level yang aman atau investment grade. Hal ini didukung oleh penilaian lembaga pemeringkat global lainnya.

Selain Moody's, lembaga besar seperti Fitch Ratings dan Standard & Poor's (S&P) tetap mempertahankan status Indonesia di level layak investasi. Kendati demikian, pemerintah memandang catatan dari Moody’s sebagai masukan penting untuk memperkuat kebijakan ekonomi.

Beberapa poin krusial yang akan diperinci pemerintah meliputi; strategi peningkatan penerimaan negara secara signifikan, arah kebijakan strategis nasional ke depan, dan rencana pengelolaan investasi melalui lembaga baru, Danantara Indonesia.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Presiden Prabowo Disarankan Tak Gandeng Gibran di Pilpres 2029

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:52

Prabowo Ajak Taipan Bersatu dalam Semangat Indonesia Incorporated

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:51

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:44

Perluasan Transjabodetabek ke Soetta Harus Berbasis Integrasi

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:38

Persoalan Utama Polri Bukan Kelembagaan, tapi Perilaku dan Moral Aparat

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:18

Pemerintah Disarankan Pertimbangkan Ulang Pengiriman Prajurit TNI ke Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00

Menkop Ajak Polri Ikut Sukseskan Kopdes Merah Putih

Rabu, 11 Februari 2026 | 12:01

Iran Sebut AS Tak Layak Pimpin Inisiatif Perdamaian Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:53

MUI Tegaskan Tak Pernah Ajukan Permintaan Gedung ke Pemerintah

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:43

Menkes Akui Belum Tahu Batas Penghasilan Desil Penerima BPJS

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:32

Selengkapnya