Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Dokumen RMOL)
Pemerintah Indonesia berencana memberikan jawaban mendalam terkait proyeksi ekonomi nasional pada Jumat mendatang, 13 Februari 2026.
Langkah ini diambil sebagai respons atas outlook negatif yang baru saja dirilis oleh lembaga pemeringkat internasional, Moody’s.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk menyusun penjelasan yang lebih luas bagi publik dan pelaku pasar melalui ajang Indonesia Economic Outlook.
"Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," kata Airlangga di Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Airlangga menjelaskan bahwa forum tersebut akan menjadi panggung bagi pemerintah untuk membedah posisi ekonomi saat ini, strategi menjaga ketahanan fiskal, hingga progres program-program strategis nasional.
Ia memastikan bahwa hasil evaluasi internal pemerintah mengenai laporan Moody’s akan dipaparkan secara detail guna memperkuat optimisme pasar terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
"Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," jelasnya.
Meski Moody’s memberikan catatan negatif pada prospek ekonomi, Airlangga menekankan bahwa secara umum peringkat kredit Indonesia masih berada di level yang aman atau investment grade. Hal ini didukung oleh penilaian lembaga pemeringkat global lainnya.
Selain Moody's, lembaga besar seperti Fitch Ratings dan Standard & Poor's (S&P) tetap mempertahankan status Indonesia di level layak investasi. Kendati demikian, pemerintah memandang catatan dari Moody’s sebagai masukan penting untuk memperkuat kebijakan ekonomi.
Beberapa poin krusial yang akan diperinci pemerintah meliputi; strategi peningkatan penerimaan negara secara signifikan, arah kebijakan strategis nasional ke depan, dan rencana pengelolaan investasi melalui lembaga baru, Danantara Indonesia.
