TNI AL dan Kemhan Belanda Bahas Infrastruktur Bawah Laut Kritis

Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Kapusjianmar) Seskoal Laksamana Pertama TNI Salim ditunjuk sebagai Ketua Delegasi TNI Angkatan Laut dalam rangka menerima Tim Peneliti Staf Kementerian Pertahanan Belanda Young Delegation Team TA 2026 dengan tema “Critical Underwater Infrastructure” di Gedung Erasmus Huis, Kedutaan Besar Belanda, Jakarta pada Selasa, 10 Februari 2026. 

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kerja sama dan pertukaran pandangan strategis antara TNI Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan Belanda, khususnya terkait dinamika keamanan maritim kontemporer pada domain dasar laut (seabed domain).

Delegasi TNI Angkatan Laut yang dipimpin Kapusjianmar Seskoal terdiri dari Kapus Oyu Seskoal Kolonel Laut (P) Bagus Jatmiko, Kadepstra Seskoal Letkol Laut (P) Lucky Wuwung, Pabandya Binkamla Ban II/Ops Sopsal Letkol Laut (P) Andromeda Windra Ciptadi, Kasubditjian Asia-Pasifik Ditjianwas Pusjianmar Seskoal Letkol Laut (T) Panji Agung Nugroho, serta Pabanda Jakren Ban I Srenaal Mayor Laut (P) Muhammad Deni Amrullah, dan dari delegasi Belanda Adalah RADM Jeanette Morang (RNLN) serta Young Defence Study Trip sebanyak 26 orang.

Dalam diskusi yang berlangsung konstruktif tersebut, disepakati sejumlah poin penting, antara lain bahwa dasar laut (seabed) saat ini telah berkembang menjadi domain strategis yang aktif dan diperebutkan, tidak lagi sekadar ruang pasif bagi jalur kabel dan pipa bawah laut. 

“Critical Underwater Infrastructure (CUI) seperti kabel komunikasi bawah laut dan pipa migas dinilai sebagai urat nadi ekonomi, keamanan, dan konektivitas global, namun memiliki karakteristik tersembunyi dan sulit diawasi,” kata Laksma Salim.

Selain itu, ancaman gray-zone dan hybrid di domain bawah laut dirancang secara sengaja agar sulit diatribusikan, ambigu secara politik, serta memanfaatkan fragmentasi hukum internasional dan lemahnya koordinasi antarnegara. 

“Di kawasan Asia Tenggara yang sangat saling terhubung, gangguan terhadap seabed di satu negara berpotensi menimbulkan dampak lintas batas yang signifikan terhadap ekonomi digital, energi, komunikasi, hingga stabilitas kawasan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut ditegaskan pula bahwa Indonesia siap dan akan terus mengumandangkan kewaspadaan terhadap isu keamanan dasar laut agar memperoleh perhatian serius di tingkat ASEAN, sejalan dengan posisi Indonesia sebagai hub strategis di kawasan. 

Terkait hal tersebut, TNI Angkatan Laut memandang perlu menyiapkan usulan konseptual mengenai penataan dan pengamanan sistem pipa serta kabel bawah laut untuk diusung dalam berbagai forum diskusi dan kerja sama keamanan maritim di kawasan.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama serta membuka peluang kolaborasi yang lebih erat dalam menjaga keamanan dan stabilitas domain maritim, khususnya pada aspek Critical Underwater Infrastructure, guna mendukung kepentingan nasional dan kawasan,” pungkas Salim.