Manuver PKB dan PAN Angkat Isu Pilpres Ganggu Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diprediksi bakal terganggu akibat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengangkat isu pemilihan presiden (Pilpres) 2029.

Pengamat politik, Arifki Chaniago memandang konstelasi di internal Kabinet Merah Putih mulai makin memperlihatkan gelagat politik partai satu sama lain.

"Risikonya bukan pada berhentinya kerja pemerintahan, melainkan pada terbelahnya fokus. Program bisa tetap dijalankan, tetapi orientasinya tidak lagi sepenuhnya teknokratis," ujar Arifki kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Menurut dia, KMP berpotensi memasuki fase yang lebih politis, ketika sinyal kekuasaan mulai terbaca.

"Aktivitas kementerian dan kebijakan publik cenderung mendapat tafsir politik yang lebih kuat. Program pemerintah tetap berjalan, tetapi setiap langkah lebih mudah dikaitkan dengan kepentingan jangka menengah," tuturnya.

Arifki menilai, dinamika politik elektoral yang terjadi seperti sekarang ini lazim dalam sistem presidensial multipartai, namun yang membedakan adalah kecepatan munculnya wacana elektoral.

"Ketika pembicaraan politik Pilpres hadir terlalu awal, ruang netral kabinet dinilai semakin menyempit. Situasi tersebut juga dinilai dapat memengaruhi sikap partai-partai lain yang belum menyatakan posisi," ucapnya.

Oleh karena itu, Arifki meyakini ketidakpastian arah politik membuka ruang manuver, sekaligus meningkatkan intensitas komunikasi politik di luar jalur formal pemerintahan. 

"Dampak nyata dari wacana ini sangat bergantung pada bagaimana elite mengelola sinyal tersebut. Selama tidak diikuti langkah-langkah formal dan keputusan politik yang mengikat, dinamika ini masih berada pada tahap awal," jelasnya.

“Dalam politik, sinyal sering kali lebih berpengaruh daripada keputusan resmi,” pungkas Arifki.