Berita

Ilustrasi: Sidang Paripurna Kabinet. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Manuver PKB dan PAN Angkat Isu Pilpres Ganggu Kinerja Pemerintah

SELASA, 10 FEBRUARI 2026 | 16:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diprediksi bakal terganggu akibat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengangkat isu pemilihan presiden (Pilpres) 2029.

Pengamat politik, Arifki Chaniago memandang konstelasi di internal Kabinet Merah Putih mulai makin memperlihatkan gelagat politik partai satu sama lain.

"Risikonya bukan pada berhentinya kerja pemerintahan, melainkan pada terbelahnya fokus. Program bisa tetap dijalankan, tetapi orientasinya tidak lagi sepenuhnya teknokratis," ujar Arifki kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.


Menurut dia, KMP berpotensi memasuki fase yang lebih politis, ketika sinyal kekuasaan mulai terbaca.

"Aktivitas kementerian dan kebijakan publik cenderung mendapat tafsir politik yang lebih kuat. Program pemerintah tetap berjalan, tetapi setiap langkah lebih mudah dikaitkan dengan kepentingan jangka menengah," tuturnya.

Arifki menilai, dinamika politik elektoral yang terjadi seperti sekarang ini lazim dalam sistem presidensial multipartai, namun yang membedakan adalah kecepatan munculnya wacana elektoral.

"Ketika pembicaraan politik Pilpres hadir terlalu awal, ruang netral kabinet dinilai semakin menyempit. Situasi tersebut juga dinilai dapat memengaruhi sikap partai-partai lain yang belum menyatakan posisi," ucapnya.

Oleh karena itu, Arifki meyakini ketidakpastian arah politik membuka ruang manuver, sekaligus meningkatkan intensitas komunikasi politik di luar jalur formal pemerintahan. 

"Dampak nyata dari wacana ini sangat bergantung pada bagaimana elite mengelola sinyal tersebut. Selama tidak diikuti langkah-langkah formal dan keputusan politik yang mengikat, dinamika ini masih berada pada tahap awal," jelasnya.

“Dalam politik, sinyal sering kali lebih berpengaruh daripada keputusan resmi,” pungkas Arifki.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya