Berita

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf (Foto: Dokumen Kemenhaj)

Nusantara

Menhaj Luncurkan Program Beras Haji Nusantara

SELASA, 10 FEBRUARI 2026 | 07:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Indonesia resmi menginisiasi program "Beras Haji Nusantara" untuk melayani jamaah haji tahun 1447 H/2026 M. 

Langkah strategis ini tidak hanya soal urusan perut, tetapi juga misi pemberdayaan produk petani lokal agar menjadi tuan rumah di ekosistem kuliner haji.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, menargetkan pasokan sebesar 2.280 ton beras untuk memenuhi kebutuhan 205.420 orang, termasuk jamaah reguler dan petugas haji. 


Dengan total 111 kali jadwal makan di Tanah Suci, standar mutu beras menjadi kunci utama dalam menjaga stamina dan kenyamanan jamaah

“Kami ingin memastikan bahwa setiap butir nasi yang dikonsumsi jemaah haji kita memiliki kualitas terbaik dan cita rasa nusantara. Oleh karena itu, kami mendorong penggunaan Beras Haji Nusantara dengan spesifikasi premium, long grain, dan tingkat pecahan (broken) maksimal 5%,” tegas Menhaj dalam Rakortas di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin  9 Februari 2026. 

Selama ini, dapur penyedia layanan di Arab Saudi umumnya menggunakan beras negara lain dengan harga pasar sekitar Rp16.824 per kg, atau setara 150 Saudi Arabian Riyal (SAR) untuk kemasan 40 kg.

Melalui program ini, pemerintah optimistis bisa memangkas biaya sekaligus memberikan nasi yang lebih cocok di lidah jamaah.

Targetnya, harga Beras Haji Nusantara ini bisa menyentuh angka Rp16.000 per kilogram saat tiba di dapur penyedia. Selain efisiensi harga, program ini juga mengatur standardisasi porsi setiap kali makan demi kecukupan gizi jamaah, yakni terdiri dari 170 gram nasi, didampingi 80 gram lauk dan 75 gram sayur.

Meski menghadapi tantangan teknis seperti penyesuaian kelas beras dari medium ke premium serta mekanisme Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Menhaj telah menyiapkan strategi akselerasi.

“Untuk menyukseskan rencana ini, kami akan segera melakukan beberapa langkah konkret, antara lain membentuk Pokja Beras Haji Nusantara lintas Kementerian/Lembaga dan mewajibkan penggunaan beras Indonesia bagi seluruh dapur penyedia layanan melalui penugasan Kantor Urusan Haji (KUH),” ujar Menhaj.

Pemerintah akan mengupayakan mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Haji serta membahas Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk subsidi demi menjaga daya saing harga di Arab Saudi.

“Nantinya pemerintah pun akan menetapkan harga yang kompetitif agar bisa diterima oleh ekosistem dapur di Saudi,” pungkasnya.

Program ini diharapkan menjadi etalase global bagi keunggulan pertanian Indonesia, membuktikan bahwa produk lokal mampu bersaing dan memberikan kenyamanan bagi tamu Allah di mancanegara.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya