Berita

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari. (Foto: Dokumentasi Humas DPRD Jabar)

Nusantara

Ratusan Sekolah Negeri di Jabar Berdiri di Lahan Bermasalah

DPRD Ingatkan Risiko Hukum Pendidikan
SELASA, 10 FEBRUARI 2026 | 06:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tata kelola aset pendidikan milik Pemprov Jawa Barat dinilai lemah. Hal ini merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2023.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari mengatakan, ratusan sekolah negeri di Jawa Barat diketahui berdiri di atas lahan yang bukan milik Pemprov Jabar. 

Kondisi ini, kata Zaini, berisiko tinggi terhadap kepastian hukum serta keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah tersebut.


“Dalam LHP BPK 2023 tercatat ada 128 aset sekolah milik Pemprov Jabar yang berdiri di atas tanah bukan milik pemerintah provinsi. Rinciannya terdiri dari 111 SMA Negeri, 86 SMK Negeri, dan 31 SLB Negeri,” ujar Zaini dikutip dari RMOLJabar, Selasa 10 Februari 2026.

Ia menyoroti kasus SMA Negeri 1 Bandung dan SMA Negeri 13 Bandung yang terseret persoalan hukum akibat status lahan. 

Menurutnya, kasus SMA Negeri 13 Bandung yang kini kembali mencuat akibat peninjauan kembali dari pengadilan seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah sejak awal.

“Ini alarm serius. Kepastian hukum atas tanah sekolah dan wilayah administratifnya seharusnya sudah dibereskan sejak lama agar tidak mengganggu proses pendidikan,” kata Zaini.

Tak hanya soal legalitas lahan, Zaini juga menyinggung lemahnya pendataan aset sekolah secara menyeluruh. Ia menilai, apabila data sekolah, bangunan, hingga kondisi fisik aset terinventarisasi dengan baik, kejadian ambruknya tiga bangunan sekolah dalam waktu tiga bulan di Kabupaten Bogor seharusnya dapat dicegah.

“Kalau data bangunan dan kondisi fisiknya tertata rapi, risiko seperti sekolah roboh bisa diantisipasi sejak dini,” kata Zaini.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya