Berita

Ilustrasi. (Foto: Artificial Intelligence)

Publika

Clickbait Geopolitik

SELASA, 10 FEBRUARI 2026 | 01:00 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

POLITIK perhatian, atau kalau mau kita sebut dengan istilah yang lebih jujur dan tidak sok akademis, adalah seni menggedor-gedor pintu dunia hanya agar semua orang menoleh, meski tak ada tamu penting di baliknya. Di sinilah para politisi kawakan naik kelas dari sekadar pembuat kebijakan menjadi sutradara tontonan.

Paling menonjol tentu saja Donald Trump, maestro sirkus geopolitik yang paham betul satu rumus kuno era digital: perhatian adalah mata uang, dan siapa menguasainya bisa belanja apa saja,  termasuk kekacauan. Bahkan boleh jadi, keuntungan materi bukan mustahil ikut datang kemudian.

Trump tidak menunggu peristiwa. Ia memproduksinya. Dunia belum sempat ngopi, ia sudah melempar isu. Misalnya, Greenland mau dibeli, tarif mau dinaikkan, Iran disentil, NATO digeser, migrasi diaduk. Isu-isu yang dilemparnya seolah tampak sungguhan. Pernyataan dibuat, utusan dikirim, kapal perang dikerahkan.


Namun, kita bisa baca, isu-isu itu sering berumur pendek, seperti mie instan yang matang sebelum air mendidih sempurna. Tapi justru di situlah triknya. Isu tak perlu selesai, yang penting sempat viral. Seperti notifikasi ponsel yang berbunyi tanpa pesan penting, tapi tetap saja kita refleks membuka.

Catherine De Vries, akademisi yang tampaknya lelah melihat Eropa seperti pemain figuran dalam drama Amerika,  menyebutnya dengan istilah yang sangat pas yakni geopolitical clickbait. Greenland, misalnya, adalah umpan yang sempurna. Letaknya strategis, namanya eksotis, pengetahuannya minim di kepala pemilih rata-rata.

Isu pencaplokan Greenland begitu dramatis, cukup kabur untuk diperdebatkan, dan ampuh membuat para pemimpin Eropa berlarian seperti panitia dadakan yang lupa menyewa gedung. Apakah Trump sungguh ingin menguasainya? Itu soal nanti. Yang penting sekarang: semua mata tertuju ke Washington.

Ini bukan improvisasi liar, melainkan kelanjutan dari filosofi lama yang pernah diucapkan Steve Bannon dengan bahasa yang kurang layak dibacakan di kelas kewargaan: membanjiri ruang publik dengan kekacauan.

Ketika segalanya terasa darurat, tak ada lagi ruang berpikir strategis. Media mengejar semua, oposisi marah setiap jam, pemerintah lain sibuk menanggapi, dan agenda jangka panjang tergeletak seperti proposal bagus yang lupa dicetak.

Dampaknya terasa nyata di Eropa. Ancaman Arktik bikin Skandinavia tegang, perang Ukraina membakar Eropa Timur, perang dagang bikin eksportir gelisah.

Setiap isu menciptakan koalisi kecemasan yang berbeda. Yang tidak pernah lahir adalah kesatuan fokus. Eropa sibuk bereaksi, bukan merancang. Padahal sejarah mengajarkan, siapa yang hidup dari reaksi biasanya mati oleh kelelahan.

Ironisnya, di balik segala kegaduhan, ada agenda yang cukup konsisten. Eropa tidak lagi diperlakukan sebagai mitra dalam tatanan berbasis aturan, melainkan sebagai pelanggan dalam toko transaksi.

Siapa ideologinya sejalan, dapat diskon. Siapa beda arah, siap ditekan. Greenland dalam kerangka ini bukan sekadar pulau es, melainkan tuas simbolik: penanda siapa menentukan syarat main.

Fenomena ini, tentu saja, bukan monopoli Amerika. Politik perhatian adalah virus global, dan Indonesia tidak kebal. Di negeri kita, isu bisa diciptakan pagi hari, diperdebatkan siang, dilawan sore, lalu ditinggalkan malamnya, diganti topik baru yang sama-sama “urgent”.

Demokrasi berubah menjadi linimasa, kebijakan jadi trending topic, dan publik dipaksa hidup dalam mode scroll tanpa henti. Kita sibuk menanggapi, lupa merencanakan.

Ada sebab yang sangat manusiawi, dan sekaligus sangat politis, mengapa politisi dunia gemar memainkan politik perhatian. Karena di era demokrasi yang hidup dari sorotan, eksistensi politik diukur bukan dari kedalaman kebijakan, melainkan dari durasi tampil di layar.

Perhatian memberi keuntungan instan: dominasi agenda, pengalihan isu dari kegagalan substantif, konsolidasi basis pendukung yang merasa “pemimpinnya sedang beraksi”, serta posisi tawar dalam negosiasi.

Namun ia juga membawa ongkos laten yang mahal: kelelahan publik, erosi kepercayaan, kebijakan yang dangkal, dan diplomasi yang berubah jadi sandiwara.

Bagi politisi, ini seperti kredit cepat berbunga tinggi, yang manis di awal tapi mencekik di belakang.

Bagi publik dan media, kesadarannya harus dimulai dari disiplin fokus: membedakan mana sinyal dan mana kebisingan, menolak mengikuti setiap provokasi emosional, menunda reaksi sebelum verifikasi, serta menuntut kesinambungan kebijakan alih-alih sensasi harian.

Media perlu kembali ke kerja kurasi, bukan sekadar amplifikasi; publik perlu menguatkan literasi atensi, kemampuan memilih apa yang pantas diberi waktu dan energi.

Dengan begitu, panggung tidak lagi dikuasai aktor yang paling ribut, melainkan gagasan yang paling relevan. Sebab permainan politik perhatian hanya menang jika kita ikut bertepuk tangan.

Pelajaran terpenting dari semua ini bukan bahwa politik dunia makin kacau, melainkan bahwa perhatian telah menjadi medan tempur strategis. Perang tidak lagi dimenangkan oleh siapa paling kuat, tetapi oleh siapa paling berhasil menentukan apa yang layak kita pikirkan. Menang bukan soal bicara paling keras, melainkan memilih kapan harus diam.

Mungkin sudah waktunya kita belajar satu kebijaksanaan sederhana yang sering kalah oleh notifikasi bahwa tidak semua yang ramai itu penting, dan tidak semua yang penting akan ramai.

Dalam dunia yang terus berteriak, kemampuan mengabaikan bisa jadi bentuk kecerdasan politik tertinggi. Karena itu, perhatian yang kita berikan, atau kita tahan, itulah suara paling jujur dari kedaulatan berpikir kita sendiri.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya