Berita

Gedung Bank Indonesia. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Hentikan Publikasi Aliran Modal Asing, Celios: BI Sangat Payah!

SELASA, 10 FEBRUARI 2026 | 00:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menghentikan publikasi data aliran modal asing secara mingguan di situs resmi menuai kritik.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, sebagai otoritas moneter, BI memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi terkait kondisi moneter dan arus keuangan kepada masyarakat.

“Bank Indonesia menyampaikan ke publik sebagai bentuk tanggung jawab otoritas moneter kepada publik,” kata Nailul kepada RMOL pada Senin 9 Februari 2026.


Menurutnya, penghentian publikasi data aliran modal asing justru mempersempit akses masyarakat terhadap informasi kinerja pemerintah dan lembaga negara, seperti yang lebih dulu dilakukan Kemenkeu dalam laporan APBN di situs resminya.

“Setelah APBN kita hanya berbentuk PPT (PowerPoint Presentation), yang tadinya berbentuk laporan lengkap, sekarang data aliran uang asing juga dibatasi,” tegasnya.

Nailul juga menyoroti keputusan BI yang mengalihkan akses data tersebut ke masing-masing institusi, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk pasar saham dan Kementerian Keuangan untuk SBN.

“BI melemparnya ke institusi masing-masing seperti BEI dan Kemenkeu (SBN). Padahal BI mampu mengetahui aliran uang yang keluar dan yang masuk melalui sistem keuangan yang di bawah BI,” ungkapnya.

Lebih jauh, Nailul menyebut kebijakan tersebut mencerminkan lemahnya kinerja bank sentral dalam menjalankan fungsi keterbukaan informasi.

“Jika memang dilakukan, BI sangat sangat sangat payah,” tandasnya.

Untuk diketahui, BI mulai menyetop publikasi data aliran modal asing secara mingguan sejak akhir pekan lalu.

Sebelumnya, BI rutin merilis laporan mingguan yang memuat perkembangan nilai tukar rupiah, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), surat utang pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury (UST), hingga pergerakan aliran modal asing.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya