Legislator Golkar Dorong Sertifikasi Halal Juru Potong Ayam Dapur MBG

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) didorong segera bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan sertifikasi halal bagi seluruh juru potong ayam dan daging yang beroperasi di dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi VIII DPR Aprozi Alam menegaskan, MBG merupakan program prioritas Presiden sehingga seluruh kementerian dan lembaga negara, termasuk BPJPH, wajib memberikan dukungan maksimal sesuai tugas dan kewenangannya.

“Karena itu sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang jaminan produk halal, BPJPH harus hadir dan memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai prinsip kehalalan, keamanan, dan kepercayaan publik,” ujar Aprozi kepada RMOL di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.

Menurutnya, aspek kehalalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyediaan pangan, terlebih pada program strategis nasional yang menyasar masyarakat luas. Kepastian halal, kata Aprozi, harus dijamin sejak proses pemotongan hingga makanan siap dikonsumsi.

“BPJPH perlu segera mengambil langkah konkret, termasuk bersinergi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan, untuk memastikan seluruh juru potong ayam dan daging di dapur MBG tersertifikasi halal,” tegasnya.

Selain itu, Legislator Golkar ini juga mendorong percepatan sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang disajikan oleh dapur MBG kepada para penerima manfaat. Langkah ini dinilai penting untuk menghilangkan keraguan publik sekaligus menjaga kredibilitas program unggulan pemerintah.

“Saya mendorong BPJPH agar segera memproses sertifikat halal atas produk yang diberikan oleh dapur MBG kepada penerima manfaat. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Aprozi berharap, melalui kerja sama lintas lembaga dan percepatan sertifikasi halal, Program MBG dapat berjalan optimal serta menjadi contoh kebijakan pangan nasional yang aman, halal, berkualitas, dan berkeadilan.

“Sejalan dengan visi Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” pungkasnya.