Berita

Kolase Thomas Djiwandono dan Misbanhun. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Bisnis

Misbakhun Berharap Thomas Djiwandono Bisa Pulihkan Pasar

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 18:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) diharap bisa membantu memperbaiki kondisi pasar di tengah tekanan eksternal setelah lembaga pemeringkat Moody’s Rating menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun usai pelantikan Thomas di Mahkamah Agung, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026.

“Harapan saya Pak Thomas bisa segera menyesuaikan dengan Bank Indonesia dengan program kerja, dengan rencana-rencana kerja dan kebijakan-kebijakan yang bisa menjembatani bagaimana situasi pasar saat ini bisa diperbaiki sehingga memberikan tone yang positif untuk Indonesia,” ujar Misbakhun kepada wartawan.


Ia menilai, pengalaman Thomas selama bertugas di Kementerian Keuangan menjadi modal penting, terutama dalam membangun komunikasi dengan komunitas internasional.

“Pak Thomas selama di Kementerian Keuangan memang mendapatkan tugas banyak di internasional, membangun hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, dengan para investor asing, dengan fund manager di asing untuk memberikan hubungan kepada situasi Indonesia yang saat ini memang perlu memberikan banyak informasi kepada para lembaga, terutama para pemegang investasi di Indonesia,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Moody’s menurunkan outlook Indonesia seiring dengan berkurangnya prediktabilitas dalam proses pembuatan kebijakan yang dinilai berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta tata kelola pemerintahan.

“Perubahan ini didorong oleh menurunnya kepastian dalam pengambilan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan mengindikasikan melemahnya tata kelola pemerintahan,” tulis Moody’s dalam rilis resminya, Kamis, 5 Februari 2026.

Moody’s menilai, apabila kondisi tersebut berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia dapat tergerus. Dalam setahun terakhir, proses pembuatan kebijakan dinilai kurang koheren dan komunikasi kebijakan cenderung lemah, sehingga memicu volatilitas di pasar saham dan nilai tukar.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Polda Metro Minta Insan Pers Imbangi Kecepatan Medsos

Senin, 09 Februari 2026 | 22:00

Pemprov Sultra Agendakan Mediasi Kedua Konflik Yayasan Unsultra

Senin, 09 Februari 2026 | 21:40

Ketua DPW PPP Kalteng Diberhentikan Usai Nyatakan Dukung Prabowo

Senin, 09 Februari 2026 | 21:36

MPR Ajak Masyarakat Perkuat Literasi Kebangsaan Agar Tak Mudah Diprovokasi

Senin, 09 Februari 2026 | 21:22

Mahfud Pastikan Tim Reformasi Tidak Giring Polri di Bawah Kementerian

Senin, 09 Februari 2026 | 21:16

KPK Dalami Informasi Keterlibatan Lasarus Dkk di Kasus Suap DJKA

Senin, 09 Februari 2026 | 20:52

Menkop Resmikan Toko Rakyat Serba Ada di Kubu Raya

Senin, 09 Februari 2026 | 20:41

Istana Belum Serahkan Supres Calon Pimpinan OJK ke DPR

Senin, 09 Februari 2026 | 20:38

7 Tradisi Imlek di Indonesia, Bukan Cuma Berbagi Angpau

Senin, 09 Februari 2026 | 20:29

Legislator Golkar Dorong Sertifikasi Halal Juru Potong Ayam Dapur MBG

Senin, 09 Februari 2026 | 20:26

Selengkapnya