Berita

Kolase Thomas Djiwandono dan Misbanhun. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Bisnis

Misbakhun Berharap Thomas Djiwandono Bisa Pulihkan Pasar

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 18:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) diharap bisa membantu memperbaiki kondisi pasar di tengah tekanan eksternal setelah lembaga pemeringkat Moody’s Rating menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun usai pelantikan Thomas di Mahkamah Agung, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026.

“Harapan saya Pak Thomas bisa segera menyesuaikan dengan Bank Indonesia dengan program kerja, dengan rencana-rencana kerja dan kebijakan-kebijakan yang bisa menjembatani bagaimana situasi pasar saat ini bisa diperbaiki sehingga memberikan tone yang positif untuk Indonesia,” ujar Misbakhun kepada wartawan.


Ia menilai, pengalaman Thomas selama bertugas di Kementerian Keuangan menjadi modal penting, terutama dalam membangun komunikasi dengan komunitas internasional.

“Pak Thomas selama di Kementerian Keuangan memang mendapatkan tugas banyak di internasional, membangun hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, dengan para investor asing, dengan fund manager di asing untuk memberikan hubungan kepada situasi Indonesia yang saat ini memang perlu memberikan banyak informasi kepada para lembaga, terutama para pemegang investasi di Indonesia,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Moody’s menurunkan outlook Indonesia seiring dengan berkurangnya prediktabilitas dalam proses pembuatan kebijakan yang dinilai berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta tata kelola pemerintahan.

“Perubahan ini didorong oleh menurunnya kepastian dalam pengambilan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan mengindikasikan melemahnya tata kelola pemerintahan,” tulis Moody’s dalam rilis resminya, Kamis, 5 Februari 2026.

Moody’s menilai, apabila kondisi tersebut berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia dapat tergerus. Dalam setahun terakhir, proses pembuatan kebijakan dinilai kurang koheren dan komunikasi kebijakan cenderung lemah, sehingga memicu volatilitas di pasar saham dan nilai tukar.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya