Berita

Kolase Thomas Djiwandono dan Misbanhun. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Bisnis

Misbakhun Berharap Thomas Djiwandono Bisa Pulihkan Pasar

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 18:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) diharap bisa membantu memperbaiki kondisi pasar di tengah tekanan eksternal setelah lembaga pemeringkat Moody’s Rating menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun usai pelantikan Thomas di Mahkamah Agung, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026.

“Harapan saya Pak Thomas bisa segera menyesuaikan dengan Bank Indonesia dengan program kerja, dengan rencana-rencana kerja dan kebijakan-kebijakan yang bisa menjembatani bagaimana situasi pasar saat ini bisa diperbaiki sehingga memberikan tone yang positif untuk Indonesia,” ujar Misbakhun kepada wartawan.


Ia menilai, pengalaman Thomas selama bertugas di Kementerian Keuangan menjadi modal penting, terutama dalam membangun komunikasi dengan komunitas internasional.

“Pak Thomas selama di Kementerian Keuangan memang mendapatkan tugas banyak di internasional, membangun hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, dengan para investor asing, dengan fund manager di asing untuk memberikan hubungan kepada situasi Indonesia yang saat ini memang perlu memberikan banyak informasi kepada para lembaga, terutama para pemegang investasi di Indonesia,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Moody’s menurunkan outlook Indonesia seiring dengan berkurangnya prediktabilitas dalam proses pembuatan kebijakan yang dinilai berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta tata kelola pemerintahan.

“Perubahan ini didorong oleh menurunnya kepastian dalam pengambilan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan mengindikasikan melemahnya tata kelola pemerintahan,” tulis Moody’s dalam rilis resminya, Kamis, 5 Februari 2026.

Moody’s menilai, apabila kondisi tersebut berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia dapat tergerus. Dalam setahun terakhir, proses pembuatan kebijakan dinilai kurang koheren dan komunikasi kebijakan cenderung lemah, sehingga memicu volatilitas di pasar saham dan nilai tukar.


Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya