Berita

Kolase Thomas Djiwandono dan Misbanhun. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Bisnis

Misbakhun Berharap Thomas Djiwandono Bisa Pulihkan Pasar

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 18:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) diharap bisa membantu memperbaiki kondisi pasar di tengah tekanan eksternal setelah lembaga pemeringkat Moody’s Rating menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun usai pelantikan Thomas di Mahkamah Agung, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026.

“Harapan saya Pak Thomas bisa segera menyesuaikan dengan Bank Indonesia dengan program kerja, dengan rencana-rencana kerja dan kebijakan-kebijakan yang bisa menjembatani bagaimana situasi pasar saat ini bisa diperbaiki sehingga memberikan tone yang positif untuk Indonesia,” ujar Misbakhun kepada wartawan.


Ia menilai, pengalaman Thomas selama bertugas di Kementerian Keuangan menjadi modal penting, terutama dalam membangun komunikasi dengan komunitas internasional.

“Pak Thomas selama di Kementerian Keuangan memang mendapatkan tugas banyak di internasional, membangun hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, dengan para investor asing, dengan fund manager di asing untuk memberikan hubungan kepada situasi Indonesia yang saat ini memang perlu memberikan banyak informasi kepada para lembaga, terutama para pemegang investasi di Indonesia,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Moody’s menurunkan outlook Indonesia seiring dengan berkurangnya prediktabilitas dalam proses pembuatan kebijakan yang dinilai berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta tata kelola pemerintahan.

“Perubahan ini didorong oleh menurunnya kepastian dalam pengambilan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan mengindikasikan melemahnya tata kelola pemerintahan,” tulis Moody’s dalam rilis resminya, Kamis, 5 Februari 2026.

Moody’s menilai, apabila kondisi tersebut berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia dapat tergerus. Dalam setahun terakhir, proses pembuatan kebijakan dinilai kurang koheren dan komunikasi kebijakan cenderung lemah, sehingga memicu volatilitas di pasar saham dan nilai tukar.


Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

Paling Rumit kalau Ijazah Palsu Dipaksakan Asli

Jumat, 27 Februari 2026 | 02:00

Giliran Bendahara KONI Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 26 Februari 2026 | 15:40

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

UPDATE

Harga Emas Meroket di Tengah Perang Iran

Senin, 02 Maret 2026 | 08:14

Bareskrim Tangkap Kurir Bandar Narkoba Koh Erwin di Riau

Senin, 02 Maret 2026 | 08:02

Serangan Balasan Iran Guncang Pasar Global, Futures Wall Street Anjlok

Senin, 02 Maret 2026 | 07:46

Dampak Perang Iran Meluas, UEA Hentikan Perdagangan Saham

Senin, 02 Maret 2026 | 07:32

Pengasuh asal Filipina Tewas Dihantam Rudal Iran di Israel

Senin, 02 Maret 2026 | 07:18

UEA Tutup Kedutaan di Teheran Usai Digempur Rudal Iran

Senin, 02 Maret 2026 | 07:04

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Polisi Terbitkan Dua DPO dalam Kasus Peredaran Narkoba di Bima

Senin, 02 Maret 2026 | 06:45

Telkom Solution Raih Penghargaan Atas Pengelolaan Komunikasi Bisnis

Senin, 02 Maret 2026 | 06:29

Indonesia Seharusnya Punya Naluri Anti-Kolonialisme dan Imperialisme

Senin, 02 Maret 2026 | 05:51

Selengkapnya