Berita

Kolase Thomas Djiwandono dan Misbanhun. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Bisnis

Misbakhun Berharap Thomas Djiwandono Bisa Pulihkan Pasar

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 18:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) diharap bisa membantu memperbaiki kondisi pasar di tengah tekanan eksternal setelah lembaga pemeringkat Moody’s Rating menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun usai pelantikan Thomas di Mahkamah Agung, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026.

“Harapan saya Pak Thomas bisa segera menyesuaikan dengan Bank Indonesia dengan program kerja, dengan rencana-rencana kerja dan kebijakan-kebijakan yang bisa menjembatani bagaimana situasi pasar saat ini bisa diperbaiki sehingga memberikan tone yang positif untuk Indonesia,” ujar Misbakhun kepada wartawan.


Ia menilai, pengalaman Thomas selama bertugas di Kementerian Keuangan menjadi modal penting, terutama dalam membangun komunikasi dengan komunitas internasional.

“Pak Thomas selama di Kementerian Keuangan memang mendapatkan tugas banyak di internasional, membangun hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, dengan para investor asing, dengan fund manager di asing untuk memberikan hubungan kepada situasi Indonesia yang saat ini memang perlu memberikan banyak informasi kepada para lembaga, terutama para pemegang investasi di Indonesia,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Moody’s menurunkan outlook Indonesia seiring dengan berkurangnya prediktabilitas dalam proses pembuatan kebijakan yang dinilai berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta tata kelola pemerintahan.

“Perubahan ini didorong oleh menurunnya kepastian dalam pengambilan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan mengindikasikan melemahnya tata kelola pemerintahan,” tulis Moody’s dalam rilis resminya, Kamis, 5 Februari 2026.

Moody’s menilai, apabila kondisi tersebut berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia dapat tergerus. Dalam setahun terakhir, proses pembuatan kebijakan dinilai kurang koheren dan komunikasi kebijakan cenderung lemah, sehingga memicu volatilitas di pasar saham dan nilai tukar.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya