Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

Purbaya Ungkap Penyebab Kericuhan PBI BPJS Kesehatan: 11 Juta Orang Dicoret Sekaligus

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 11:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik kericuhan yang muncul akibat penonaktifan sejumlah penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

Menurut Purbaya, kegaduhan terjadi karena jumlah masyarakat yang dicoret dari program tersebut melonjak tajam pada Februari 2026.

Berdasarkan analisis Kementerian Keuangan, penghapusan dan penggantian data penerima PBI-JKN pada bulan itu mencapai sekitar 11 juta orang, atau hampir 10 persen dari total penerima yang berjumlah sekitar 96,8 juta jiwa. Sebelumnya, jumlah penghapusan data bulanan berada di bawah satu juta orang.


“Kalau kita lihat tabel yang juga dipakai oleh Menteri Sosial, jumlah penghapusan dan penggantian PBI-JKN di Februari 2026 mencapai 11 juta orang. Itu hampir 10 persen dari total 98 juta. Sebelumnya di bawah satu juta,” kata Purbaya dalam rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa lonjakan jumlah penerima yang dinonaktifkan menimbulkan efek kejut di masyarakat, karena banyak peserta tidak menyadari bahwa mereka sudah tidak lagi terdaftar dalam program PBI-JKN.

“Ini yang menimbulkan kejutan. Mengapa tiba-tiba ramai di Februari? Karena jumlah orang yang terdampak sangat besar, dan mereka tidak tahu sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Kalau 1 persen terkena, tidak ribut, tapi 10 persen hampir semuanya terkena, jadi terasa sekali,” jelasnya.

Ke depan, Purbaya menilai proses penyesuaian data penerima PBI-JKN perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak serupa. Penonaktifan peserta sebaiknya disebar selama beberapa bulan untuk mengurangi dampak sosial.

“Kalau ada angka drastis seperti ini, harus di-smoothing, di-average 3-5 bulan, agar tidak menimbulkan kejutan,” tegasnya.

Purbaya menambahkan, selama ini program PBI-JKN berjalan efektif tanpa keributan. Ia berharap masyarakat memahami bahwa alokasi dana untuk program ini tetap sama setiap tahunnya.

“Uang yang saya keluarkan sama, kenapa keributannya berbeda?” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya