Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

Purbaya Ungkap Penyebab Kericuhan PBI BPJS Kesehatan: 11 Juta Orang Dicoret Sekaligus

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 11:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik kericuhan yang muncul akibat penonaktifan sejumlah penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

Menurut Purbaya, kegaduhan terjadi karena jumlah masyarakat yang dicoret dari program tersebut melonjak tajam pada Februari 2026.

Berdasarkan analisis Kementerian Keuangan, penghapusan dan penggantian data penerima PBI-JKN pada bulan itu mencapai sekitar 11 juta orang, atau hampir 10 persen dari total penerima yang berjumlah sekitar 96,8 juta jiwa. Sebelumnya, jumlah penghapusan data bulanan berada di bawah satu juta orang.


“Kalau kita lihat tabel yang juga dipakai oleh Menteri Sosial, jumlah penghapusan dan penggantian PBI-JKN di Februari 2026 mencapai 11 juta orang. Itu hampir 10 persen dari total 98 juta. Sebelumnya di bawah satu juta,” kata Purbaya dalam rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa lonjakan jumlah penerima yang dinonaktifkan menimbulkan efek kejut di masyarakat, karena banyak peserta tidak menyadari bahwa mereka sudah tidak lagi terdaftar dalam program PBI-JKN.

“Ini yang menimbulkan kejutan. Mengapa tiba-tiba ramai di Februari? Karena jumlah orang yang terdampak sangat besar, dan mereka tidak tahu sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Kalau 1 persen terkena, tidak ribut, tapi 10 persen hampir semuanya terkena, jadi terasa sekali,” jelasnya.

Ke depan, Purbaya menilai proses penyesuaian data penerima PBI-JKN perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak serupa. Penonaktifan peserta sebaiknya disebar selama beberapa bulan untuk mengurangi dampak sosial.

“Kalau ada angka drastis seperti ini, harus di-smoothing, di-average 3-5 bulan, agar tidak menimbulkan kejutan,” tegasnya.

Purbaya menambahkan, selama ini program PBI-JKN berjalan efektif tanpa keributan. Ia berharap masyarakat memahami bahwa alokasi dana untuk program ini tetap sama setiap tahunnya.

“Uang yang saya keluarkan sama, kenapa keributannya berbeda?” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya