Peringatan keras Presiden Prabowo Subianto atas kondisi tata kelola dan usaha Badan Usama Milik Negara (BUMN), disambut baik Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan.
Presiden RI Prabowo sebelumnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul mengingatkan kepada para mantan bos di perusahaan BUMN untuk bertanggung jawab atas kerugian negara yang mereka timbulkan. Prabowo meminta mereka untuk siap-siap jika dipanggil Kejaksaan Agung (Kejaksaan).
“Kami mendukung Presiden Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk menegakkan tata kelola yang bersih dan akuntabel di lingkungan BUMN. Setiap indikasi pelanggaran hukum, baik yang melibatkan pimpinan aktif maupun mantan pimpinan BUMN, harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Nasim Khan di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Nasim menjelaskan peringatan keras Presiden Prabowo kepada pimpinan maupun mantan pimpinan BUMN yang diduga terlibat praktik korupsi harus dipahami sebagai komitmen nyata negara dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Menurutnya penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, transparansi, serta akuntabilitas proses.
“Tata kelola yang buruk dan praktik korupsi di BUMN bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan publik. Karena itu, langkah tegas Presiden harus menjadi peringatan serius bagi siapa pun yang pernah atau masih memimpin BUMN,” tegasnya.
Terkait sejumlah BUMN yang mengalami penurunan kinerja atau pendapatan signifikan, Nasim menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan operasional masing-masing perusahaan.
Penurunan kinerja tersebut, kata dia, tidak bisa dilihat secara tunggal, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, kebijakan sektor terkait, serta persoalan tata kelola internal perusahaan.
“Data dan angka kerugian harus disampaikan secara terbuka kepada publik setelah proses audit dan verifikasi selesai dilakukan oleh pihak berwenang. Transparansi ini penting agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif,” jelas Nasim.
Legislator PKB asal Jawa Timur ini juga mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga melakukan transformasi dan restrukturisasi BUMN secara menyeluruh.
“Transformasi BUMN harus diarahkan agar perusahaan-perusahaan negara menjadi lebih profesional, berdaya saing, sehat secara finansial, serta benar-benar berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik. Inilah esensi dari bersih-bersih BUMN yang sesungguhnya,” tutup Nasim Khan.
