Berita

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. (Foto: Dok. Tim Hukum Nadiem)

Hukum

Argumen Niat Baik Nadiem Bisa Patah Lewat Jejak Komunikasi Vendor

MINGGU, 08 FEBRUARI 2026 | 19:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Langkah Kejaksaan Agung cukup progresif dalam membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim.

Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar mencermati, kejaksaan sedang fokus membuktikan proyek ambisius tersebut bukanlah sekadar diskresi menteri, melainkan desain kebijakan koruptif sejak dalam pikiran.

“Ketika ditemukan kesepakatan melibatkan konflik kepentingan, maka kebijakan tersebut tidak lagi sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang,” kata Akbar dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 8 Februari 2026.


Jaksa, kata Akbar, berupaya mengungkap komunikasi intens antara regulator dan vendor tertentu sebelum spesifikasi teknis diterbitkan. Hal ini bisa menjadi 'senjata' kejaksaan mematahkan argumen pembelaan 'niat baik' (good faith) dalam percepatan digitalisasi pendidikan.

“Langkah kejaksaan menelusuri jejak komunikasi ini tepat untuk membuktikan bahwa kebijakan tersebut telah menyimpang dari prinsip transparansi. Ini menjadi pintu masuk jaksa untuk mengonstruksi adanya mufakat jahat yang mendahului lahirnya regulasi pengadaan tersebut,” lanjutnya.

Fokus kejaksaan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor juga dinilai strategis. Meski seringkali sulit menemukan aliran dana langsung atau kickback di level pengambil kebijakan tertinggi, jaksa cukup membuktikan adanya unsur 'menguntungkan orang lain atau korporasi' melalui penyusunan spesifikasi yang diskriminatif. 

Strategi pembuktian kejaksaan harus mampu mengidentifikasi keberadaan tailor-made specification, yakni spesifikasi atau persyaratan jasa atau layanan yang disesuaikan kebutuhan, keinginan spesifik individu atau organisasi.

"Jaksa perlu menunjukkan bahwa spesifikasi dalam petunjuk teknis hanya merujuk pada fitur eksklusif milik vendor tertentu yang secara teknis tidak mendesak bagi kebutuhan siswa, namun efektif mengeliminasi kompetitor,” kata Akbar.

Lebih jauh, kejaksaan didorong tidak hanya terpaku pada kerugian riil akibat markup harga, juga kerugian ekonomi akibat hilangnya kompetisi sehat atau monopoli terselubung.

Mengenai metodologi perhitungan kerugian negara yang mencakup aspek ekonomi yang lebih luas ini, Akbar menyebut hal ini menjadi domain teknis para auditor.

“Kejaksaan perlu bersinergi dengan BPK atau BPKP untuk merumuskan metodologi yang lebih progresif guna menjangkau kerugian akibat hilangnya potensi penghematan anggaran,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya