Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Korupsi Era Jokowi, Simbiosis Parasitisme Pengusaha-Penguasa

MINGGU, 08 FEBRUARI 2026 | 02:21 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Korupsi era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi merupakan simbiosis parasitisme antara pengusaha dan penguasa. 

Demikian penilaian Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu 8 Februari 2026.

"Jokowi menjadikan APBN sebagai sarana untuk memindahkan duit dari kantong rakyat ke kantong pengusaha, melalui pungutan pajak dan proyek negara yang melayani kepentingan oligarki," kata Khozinudin.


Kekayaan sumber daya alam alias SDA Indonesia, menurut Khozinudin, tidak menyumbang APBN, melainkan hanya menjadikan pundi-pundi oligarki 9 Naga makin tumpah ruah dan menjadikan mereka makin kaya raya. 

"Lahan sawit merupakan salah satu lahan bancakan mereka," kata Khozinudin.

Sementara sektor tambang, terutama nikel, timah dan batubara, sudah tak terhitung lagi perannya menjadikan mereka makin kaya raya.

Semestinya penguasa 9 Naga tersebut, kata  Khozinudin, membantu negara. Bukan menjadi parasit dan merongrong negara untuk menyejahterakan rakyatnya. 

"Seharusnya bisnis mereka hanya mencari untung dari melayani kebutuhan rakyat, bukan merampas hak rakyat," kata Khozinudin.

Sektor SDA, semestinya full dikelola negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 

"Bukan dikuasai oligarki dan dirampok untuk menambah pundi-pundi kekayaan mereka," pungkas Khozinudin.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

UPDATE

Pemulihan Pasien Pasca-Stroke Lewat Teknologi Robotik, Siapa Takut?

Sabtu, 07 Februari 2026 | 20:03

10 Film Hollywood Dirilis Sepanjang 2026, Ada Spider-Man hingga Avengers: Doomsday

Sabtu, 07 Februari 2026 | 19:43

Huntara Bener Meriah Ditargetkan Siap Huni Jelang Ramadan

Sabtu, 07 Februari 2026 | 19:21

Perbaikan Program MBG untuk Indonesia Emas Menggema di Yogyakarta

Sabtu, 07 Februari 2026 | 19:00

BNI Lanjutkan Aksi Bersih Pantai dengan Dukungan Sarana TPS3R Sekar Tanjung di Bali

Sabtu, 07 Februari 2026 | 18:54

Masuk Angin Vs GERD, Obat Herbal Tak Selalu Aman

Sabtu, 07 Februari 2026 | 18:09

Prabowo Curhat Tiap Mau Berantas Korupsi Ada Kerusuhan dan Adu Domba

Sabtu, 07 Februari 2026 | 17:51

PDIP Ajak Teladani Perjuangan Fatmawati Soekarno

Sabtu, 07 Februari 2026 | 17:15

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai Mertasari

Sabtu, 07 Februari 2026 | 16:48

Kawal Ketat Pergub Penggunaan Air Tanah di Gedung Jakarta

Sabtu, 07 Februari 2026 | 16:27

Selengkapnya