Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Ramandhita)

Hukum

Reaksi Menkeu Purbaya Ada Anak Buah Punya Safe House Barang Korupsi

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 22:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan keras kepada jajaran pejabat pajak dan bea cukai agar tidak mengulangi praktik korupsi yang mencoreng institusi negara.

Ia menegaskan masih adanya persoalan serius terkait integritas aparatur, menyusul terbongkarnya kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak dan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Purbaya secara terbuka menyinggung temuan KPK terkait penggunaan safe house oknum pegawai bea cukai untuk menyimpan uang dan logam mulia hasil korupsi.


"Artinya ada sebagian pegawai kita belum menjalankan pekerjaannya dengan baik dan lurus," kata Purbaya di Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.

Menurutnya, praktik tersebut mencerminkan kegagalan upaya bersih-bersih internal. Kondisi ini dibutuhkan pengawasan lebih ketat dari seluruh pimpinan.

"Masih ada yang terima uang, ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas tiga kilo dan lain-lain. Artinya kita masih belum bersih," tegasnya.

Purbaya menjelaskan, rotasi dan perombakan pejabat selama sepekan terakhir di lingkungan Kemenkeu akan terus dilakukan untuk memutus mata rantai penyimpangan sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

"Ke depan teman-teman memperbaiki image bea cukai dan pajak. Yang pajak kan kena (OTT KPK) di Kalimantan, bea cukai di sini (Jakarta), ini terjadi berkali-kali dan kalau kita enggak hati-hati akan terjadi terus,” jelas Purbaya.

KPK sebelumnya mengungkap ada safe house yang digunakan oknum pegawai bea cukai yang terjaring OTT. Safe house itu berada di apartemen Jakarta untuk menyimpan hasil kejahatan korupsi.

"Diduga para oknum ditjen bea cukai ini menyiapkan safe house untuk menyimpan barang-barang seperti uang, logam mulia. Disiapkan secara khusus untuk tempat penyimpanan (hasil korupsi)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya