Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Ramandhita)

Hukum

Reaksi Menkeu Purbaya Ada Anak Buah Punya Safe House Barang Korupsi

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 22:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan keras kepada jajaran pejabat pajak dan bea cukai agar tidak mengulangi praktik korupsi yang mencoreng institusi negara.

Ia menegaskan masih adanya persoalan serius terkait integritas aparatur, menyusul terbongkarnya kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak dan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Purbaya secara terbuka menyinggung temuan KPK terkait penggunaan safe house oknum pegawai bea cukai untuk menyimpan uang dan logam mulia hasil korupsi.


"Artinya ada sebagian pegawai kita belum menjalankan pekerjaannya dengan baik dan lurus," kata Purbaya di Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.

Menurutnya, praktik tersebut mencerminkan kegagalan upaya bersih-bersih internal. Kondisi ini dibutuhkan pengawasan lebih ketat dari seluruh pimpinan.

"Masih ada yang terima uang, ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas tiga kilo dan lain-lain. Artinya kita masih belum bersih," tegasnya.

Purbaya menjelaskan, rotasi dan perombakan pejabat selama sepekan terakhir di lingkungan Kemenkeu akan terus dilakukan untuk memutus mata rantai penyimpangan sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

"Ke depan teman-teman memperbaiki image bea cukai dan pajak. Yang pajak kan kena (OTT KPK) di Kalimantan, bea cukai di sini (Jakarta), ini terjadi berkali-kali dan kalau kita enggak hati-hati akan terjadi terus,” jelas Purbaya.

KPK sebelumnya mengungkap ada safe house yang digunakan oknum pegawai bea cukai yang terjaring OTT. Safe house itu berada di apartemen Jakarta untuk menyimpan hasil kejahatan korupsi.

"Diduga para oknum ditjen bea cukai ini menyiapkan safe house untuk menyimpan barang-barang seperti uang, logam mulia. Disiapkan secara khusus untuk tempat penyimpanan (hasil korupsi)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya