Berita

Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Hakim PN Depok Kena OTT Meski Gaji Naik, Istana Buka Suara

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 16:44 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat sejumlah hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok, memantik perhatian publik, terutama karena terjadi setelah pemerintah menaikkan kesejahteraan hakim. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap prihatin atas terjadinya dugaan praktik suap yang melibatkan aparat peradilan. 

Ia mendorong institusi penegak hukum untuk terus melakukan pembenahan internal, khususnya dalam memperbaiki budaya korupsi yang masih menjadi tantangan serius.


“Bahwa masih ada yang terjadi, ya tentu kita prihatin, ya. Tapi terus menerus, kita imbau kepada institusi untuk yang memperbaiki diri. Kalau bicaranya korupsi, ya bagaimana caranya untuk memperbaiki budaya korupsi, kong kalikong seperti itu," ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026. 

Pria yang kerap disapa Pras itu menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim merupakan bagian dari langkah reformasi sistem peradilan. 

Namun, ia mengakui kebijakan tersebut tidak otomatis mampu memberantas seluruh penyimpangan yang masih terjadi di lembaga penegak hukum.

“Ya kan tidak kemudian secara otomatis sebuah upaya itu akan mampu menghilangkan secara menyeluruh, ya praktik-praktik yang tidak baik di peradilan kita. Kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik," papar Pras.

Ia juga memastikan kasus OTT tersebut tidak akan memengaruhi rencana kenaikan gaji hakim ad hoc. 

Pemerintah, kata Pras, tetap memandang peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari strategi memperbaiki sistem peradilan secara menyeluruh.

“Ya nggak ada, kan. Ini kan oknum, ya. Satu, dua orang. Jadi, bukan kemudian institusinya atau kebijakannya yang kemudian dihapus. Apalagi, kalau berkenaan dengan masalah kenaikan gaji," tegasnya. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan, bersama sejumlah pihak lainnya telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, sejak Kamis tengah malam, 5 Februari 2026, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

Mereka diduga terlibat praktik suap terkait pengurusan perkara sengketa lahan di wilayah Depok, Jawa Barat.

Kasus ini mencuat di tengah kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025. 

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan aparat peradilan sekaligus mendorong penguatan integritas lembaga peradilan.

Namun demikian, kenaikan tunjangan tersebut dilaporkan belum dinikmati oleh para hakim ad hoc, baik hakim ad hoc tindak pidana korupsi, perikanan, hak asasi manusia (HAM), maupun bidang lainnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya