Pajak dan Bea Cukai Rentan Korupsi, KPK Diminta Perkuat Pencegahan

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, mendapat tanggapan dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah.

Abdullah menilai tindakan KPK tersebut menunjukkan komitmen lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi, terutama di sektor perpajakan yang dikenal rawan penyimpangan.

“Kami mengapresiasi langkah KPK yang kembali mengungkap dugaan korupsi di bidang pajak. Ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum tetap berjalan,” ujar Abdullah kepada wartawan, Jumat, 6 Februari 2026.

Menurut Abdullah, praktik korupsi di sektor pajak masih terus terjadi meski beberapa oknum sebelumnya telah ditangkap dan dihukum. Padahal, pegawai pajak sudah menerima gaji dan fasilitas besar dari negara.

“Sudah banyak yang ditangkap dan diproses hukum, tetapi tetap ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Ini sangat memprihatinkan, apalagi mereka sudah digaji tinggi oleh negara,” tegasnya.

Abdullah juga menyoroti OTT yang dilakukan KPK terhadap pegawai bea cukai di Jakarta dan Lampung terkait dugaan korupsi importasi. Dalam operasi itu, enam orang ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menekankan bahwa pajak dan bea cukai merupakan dua sektor strategis yang sangat rawan korupsi karena langsung terkait penerimaan negara.

“Pajak dan bea cukai adalah lahan basah yang sangat rentan penyimpangan. Karena itu, selain penindakan, upaya pencegahan harus diperkuat secara sistematis,” kata legislator PKB ini.

Lebih lanjut, Abdullah mendorong KPK tidak hanya fokus pada operasi penindakan, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar celah korupsi bisa ditutup sejak awal.

“Pencegahan penting agar tidak ada ruang bagi korupsi. Namun jika masih ada yang nekat melakukan korupsi, mereka harus ditangkap dan dijatuhi hukuman berat agar ada efek jera,” pungkasnya.