Berita

Logo KPK. (Foto: RMOL)

Hukum

Rakyat Dukung OTT KPK Tapi Jangan Tebang Pilih

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 10:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anggota DPR RI Benny K Harman menegaskan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menggunakan metode operasi tangkap tangan (OTT) untuk menjerat para pelaku korupsi. 

Menurut politikus Partai Demokrat itu, langkah tersebut masih relevan dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

“Kita dukung KPK menggunakan metode OTT untuk menjerat para koruptor. Pasti rakyat dukung,” ujar Benny lewat akun X miliknya, Jumat, 6 Februari 2026.


Meski demikian, Benny mengingatkan agar KPK lebih cermat dalam menetapkan prioritas pelaksanaan OTT. Ia menilai penting bagi KPK untuk menentukan secara jelas kementerian dan lembaga negara mana yang menjadi sasaran penindakan.

“Namun perlu ditetapkan prioritas, OTT digunakan di kementerian dan lembaga negara apa saja,” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Ia mengingatkan agar KPK tidak melakukan tebang pilih dalam menjalankan OTT.

“Jangan tebang pilih,” tegas Benny.

Lebih jauh, ia menyoroti kecenderungan OTT yang kerap menyasar pejabat atau elite di level menengah ke bawah. Menurutnya, publik justru menanti keberanian KPK untuk menindak elit di level pengambil keputusan tertinggi.

“Jangan hanya menyasar elit menengah ke bawah, tapi juga elit di top management. Itu yang dinantikan,” pungkasnya.

Benny berharap KPK tetap menjadi harapan publik dalam pemberantasan korupsi dengan langkah-langkah yang tegas, adil, dan menyentuh aktor utama kejahatan korupsi di lingkar kekuasaan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya