Berita

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Partai Buruh: Parliamentary Threshold Bikin 60,5 Juta Suara Rakyat Tak Terwakili

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 10:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Buruh kembali bersuara lantang menolak penerapan parliamentary threshold (PT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin, menjelaskan bahwa pemberlakuan PT pada dua kali pemilu sebelumnya telah mengabaikan suara sah rakyat yang diberikan kepada partai-partai yang gagal lolos parlemen.

Menurutnya, berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu Serentak 2019, ada puluhan juta suara sah rakyat yang tidak memiliki perwakilan di parlemen.


“Pada Pemilu 2019, lebih dari 57,1 juta suara sah rakyat tidak dianggap. Suara yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat itu dibuang begitu saja,” ujar Said kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 6 Februari 2026.

“Padahal rakyat sudah susah payah datang ke TPS, dengan harapan calon yang dicoblos bisa mewakili mereka di DPR RI,” tambahnya.

Said juga mencatat, pada Pemilu Serentak 2024, jumlah suara sah partai-partai yang gagal masuk parlemen justru meningkat.

“Di Pemilu 2024, suara sah rakyat yang tidak diperhatikan negara jumlahnya bahkan mencapai 60,6 juta,” ujarnya.

Karena itu, Said mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak pemberlakuan PT pada Pemilu 2029.

“Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya aturan Parliamentary Threshold (PT). Jika suaramu ingin mempunyai arti di Pemilu, mari bersuara: TOLAK PEMBERLAKUAN PT DI PEMILU 2029,” pungkas Said.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya