Berita

Ketua Dewan Pembina Yayasan UTA’45 Jakarta, Rudyono Darsono. (Foto: dokumentasi UTA'45)

Nusantara

Rudyono Darsono:

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

KAMIS, 05 FEBRUARI 2026 | 17:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45) Jakarta, Rudyono Darsono, menyebut meninggalnya bocah kelas IV SD berusia 10 tahun berinisial YBS di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai alarm keras masih parahnya kesenjangan sosial dan kemiskinan ekstrem di Tanah Air.

Tragedi memilukan itu diduga dipicu ketidakmampuan orang tua korban menyediakan uang Rp10 ribu untuk membeli alat tulis sekolah.

“Persoalannya adalah kesenjangan sosial. Ini bukan hanya terjadi di Ngada, tetapi hampir merata di semua daerah. Masih ada kemiskinan ekstrem yang belum terjangkau,” ujar Rudyono saat ditemui di acara “Temu Kangen Saudara UTA’45 Jakarta & Akper HKJ”. 


Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa semata-mata dibebankan kepada pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun kepekaan sosial dan sistem perlindungan bagi warganya.

“Yang dibutuhkan adalah awareness atau sikap siaga dari pemerintah daerah setempat untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Minimal mereka bisa hidup normal sebagai manusia Indonesia yang berpancasila,” tegasnya.

Rudyono menilai bahwa selama ini pendidikan sering dipahami sebatas soal gizi dan fasilitas, padahal yang lebih mendasar adalah pemenuhan kebutuhan pokok agar anak dapat bersekolah.

“Sekarang memang disiapkan program makanan bergizi untuk anak sekolah. Tapi jangan lupa, yang dibutuhkan bukan hanya gizi. Yang paling utama adalah bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk bisa sekolah. Baru tahap berikutnya mereka membutuhkan gizi yang lebih baik untuk menyerap ilmu,” jelasnya.

Menurutnya, tragedi ini juga harus dibaca sebagai dampak struktural dari praktik korupsi yang menggerogoti kesejahteraan rakyat.

“Yang memiskinkan bangsa ini adalah ketika kewenangan, kekuasaan, dan hukum dijual kepada para koruptor. Mereka bebas dari hukum dan bebas merampok sumber daya alam kita,” katanya.

Ia mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pemberantasan korupsi dan perbaikan hukum, namun mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada jajaran pembantunya.

“Pak Presiden tidak bisa bekerja sendiri. Pembantu-pembantunya harus mampu mengikuti visi dan misinya. Kalau tidak, satu orang presiden dengan dua tangan dan dua kaki tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Rudyono.

Rudyono menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa anak-anak Indonesia tidak boleh terus menjadi korban ketimpangan sosial.

“Anak-anak Indonesia, generasi muda Indonesia, harus bisa memenuhi kebutuhan pokoknya untuk sekolah. Ini tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.

Untuk itu Yayasan UTA 45 Jakarta juga bergerak untuk bersama-sama mempersiapkan generasi muda yang disiplin, berintegritas, dan kompeten.

“Ini hampir seluruh sekolah menengah di Jakarta Utara kita kumpulkan untuk menyatukan visi-misi mempersiapkan generasi muda yang lebih baik,” tambahnya.

Terkait program beasiswa, Rudyono menegaskan bahwa bantuan pendidikan diberikan kepada siswa yang benar-benar memiliki kemauan untuk memperbaiki masa depan.

“Kita memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ingin mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Tapi harus punya disiplin, kemauan, dan visi. Kalau tidak, kita hanya akan mencetak pengangguran intelek. Itu yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya