Berita

Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat dalam kegiatan Outlook Media 2026 di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 5 Februari 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Ketua Dewan Pers:

Platform Digital Panen Iklan, Media Konvensional Bernasib Miris

KAMIS, 05 FEBRUARI 2026 | 14:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dewan Pers menyoroti ketidakadilan distribusi iklan di platform-platform digital yang mencapai puluhan triliun rupiah selama setahun, sementara industri media konvensional di Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang berat

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers, Prof. Kemarin Hidayat, dalam kegiatan Outlook Media 2026 bertajuk "Memandang Masa Depan Media: Sinergi Bisnis, Tren Periklanan, dan Integritas di Era Hiper-Konetivitas", di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 5 Februari 2026.

"Sekarang ini yang dihadapi oleh media massa itu kan satu, terjadinya PHK akibat memang revenue yang menurun. Kedua, banyak sekali kemudian peralihan iklan-iklan itu ke medsos," kata Komarudin.


Selain itu, Komarudin juga mengamati iklan komersial lebih memilih influencer, untuk mem-branding dagangannya ketimbang  media massa. Ironisnya, peraturan terkait pajak digital juga belum jelas.

"Ada beberapa konten kreator yang saya juga tidak tahu gimana pajaknya, gimana itu peraturan pajaknya, banyak sekali itu," kata Komarudin.

Berdasarkan data yang diperolehnya, nilai iklan pada platform-platform digital seperti media sosial, nilainya sangat fantastis.

"Diperkirakan iklan yang beredar tiap tahun itu kurang lebih Rp70 triliun di Indonesia. Sebagian besar itu masuk pada platform yang mengelola, dan media enggak punya daya tawar," kata Komarudin.

Persoalan yang seperti ini, menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, perlu juga untuk dikaji kebenarannya, dan diatasi peraturannya, sehingga kemudian media massa bisa sehat.

Selain itu, Komarudin juga mengusulkan adanya dana bantuan dari pemerintah, untuk mengatasi persoalan ekonomi media massa yang ada di Indonesia.

"Bahkan kami juga sedang memperjuangkan, mengusulkan adanya dana jurnalisme," pungkas Komarudin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya