Rakyat Butuh Stok dan Harga Pangan Terkendali Jelang Ramadan

Pemerintah diminta segera menyiapkan peta stok dan peta risiko harga pangan per wilayah menjelang bulan suci Ramadan 1447 H. 

Pemerintah dalam hal ini harus fokus pada wilayah defisit pangan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar gejolak harga tahunan tidak terulang.

“Pemetaan kebutuhan pangan dan stabilitas harga pangan yang terjangkau akan mendorong masyarakat lebih nyaman dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan," kata Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Saadah, kepada wartawan, Kamis 5 Februari 2026.

Rina mengatakan, ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengamankan pangan bukan sekadar angka surplus pada neraca nasional, melainkan kemampuan masyarakat ekonomi bawah untuk mengakses pangan dengan harga terjangkau. 

“Indikator utama keberhasilan negara adalah apakah buruh, petani kecil, nelayan, dan warga miskin perkotaan benar-benar bisa membeli pangan dengan harga wajar,” kata Rina.

Legislator asal Jawa Barat ini menyoroti anomali yang kerap terjadi setiap tahun, di mana pemerintah mengklaim stok aman namun harga di pasar tradisional tetap melonjak. 

Ia menilai persoalan utama terletak pada tata kelola distribusi dan efektivitas pengawasan di lapangan, bukan semata-mata pada jumlah produksi.

“Kementerian dan lembaga pangan seolah sudah bekerja maksimal seperti ‘Avengers’, tapi faktanya masyarakat di lapangan masih terbebani harga tinggi," kata Rina. 

"Rakyat tidak butuh narasi panjang soal stok, yang mereka butuhkan adalah kehadiran negara secara nyata melalui harga yang terkendali,” sambungnya.