Berita

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris. (Foto: Istimewa)

Politik

Fahira Idris:

RPIP DKI Tak Boleh Sekadar Dokumen Perencanaan

KAMIS, 05 FEBRUARI 2026 | 10:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta Tahun 2026-2046 diharapkan menjadi fondasi strategis untuk mengarahkan transformasi industri Jakarta dalam 20 tahun ke depan menuju kota global yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, penyusunan RPIP merupakan langkah penting dan tepat waktu, mengingat Jakarta tengah berada pada fase transisi besar pascapemindahan ibu kota negara. 

Jakarta, kata dia, dituntut memiliki arah industrialisasi yang jelas agar tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mampu bersaing dengan kota-kota global di kawasan.


“RPIP ini tidak boleh sekadar menjadi dokumen perencanaan," kata Fahira melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 5 Februari 2026.

Menurutnya, RPIP harus menjadi peta jalan transformasi industri Jakarta yang menjawab tantangan nyata kota global, mulai dari keterbatasan lahan, tekanan lingkungan, hingga kebutuhan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Senator Jakarta ini menilai, arah kebijakan RPIP yang memprioritaskan industri berteknologi tinggi, industri hijau, industri halal, ekonomi kreatif dan digital, serta jasa industri sudah sejalan dengan karakter Jakarta sebagai kota jasa dan pusat inovasi. 

Pendekatan industri yang hemat lahan, hemat energi, dan rendah polusi dinilai relevan untuk menjaga daya saing Jakarta tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan kehidupan warga.

Namun demikian, Fahira mengingatkan bahwa tantangan utama pembangunan industri Jakarta bukan hanya soal memilih sektor unggulan, melainkan memastikan bahwa transformasi industri tersebut tidak bersifat eksklusif. 

Selama ini, pertumbuhan ekonomi perkotaan kerap belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh warga, khususnya pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Dalam konteks ini, Fahira Idris menekankan pentingnya menjadikan IKM dan warga Jakarta sebagai subjek utama penggerak industri. Ia mengapresiasi penegasan dalam RPIP yang menempatkan IKM sebagai pilar dan penggerak utama transformasi ekonomi Jakarta.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya