Berita

Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Demokrat Tegaskan Ambang Batas Parlemen Tetap Diperlukan

KAMIS, 05 FEBRUARI 2026 | 00:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinilai masih tetap diperlukan. Sebab, ambang batas parlemen dibutuhkan untuk penyederhanaan partai politik di parlemen.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron merespons usulan Partai Amanat Nasional (PAN) yang setuju penghapusan ambang batas parlemen.

"Menurut saya urgensinya bahwa ambang batas parlemen ini masih tetap harus ada. Karena, menurut saya ya ini juga bagian dari penyederhanaan partai," ujar Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 4 Februari 2026.


Menurut Herman, terkait angkanya memang boleh dikurangi dari 4 persen yang sebelumnya telah ditetapkan. 

"Telah diputuskan bahwa ambang batas untuk parlemen itu masih tetap ada, hanya besarannya agar ditinjau ulang untuk tidak atau untuk bisa juga merepresentasikan para pemilih lainnya. Dalam terminologi saya, adalah memang ambang batasnya agak dikurangi lah gitu dari yang telah ditetapkan sebelumnya," ujarnya.

Lebih jauh, Herman menilai bahwa angka ideal untuk ambang batas parlemen adalah hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang.

"Karena dalam politik, keputusan ideal itu adalah keputusan bersama, sehingga nanti kita tunggu saja sampai nanti pembahasan Undang-Undang," pungkasnya.

Sebelumnya, PAN mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas parlemen agar diimplementasikan. Tidak hanya untuk pemilihan presiden (Pilpres), tetapi juga pemilihan legislatif (Pileg).

“Kita termasuk di antara partai yang dari dulu memang menginginkan adanya penghapusan ambang batas, baik itu pilpres maupun untuk pemilihan legislatif," ujar Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya