Berita

Ketua Umum Pemuda Katolik Nusa Tenggara Timur, Yuven Tukung. (Foto: Dokumentasi Pemuda Katolik)

Politik

Tragedi Siswa SD Bunuh Diri Tamparan Keras Seluruh Pemangku Kebijakan

RABU, 04 FEBRUARI 2026 | 23:11 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Yuven Tukung mendesak pemerintah pusat hingga daerah untuk turun tangan langsung menyikapi kabar duka siswa Kelas IV Sekolah Dasar (SD) yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pulpen.

Sebab menurut dia, peristiwa itu jadi tamparan keras bagi seluruh pemangku kebijakan, khususnya pemerintah daerah.

“Pemuda Katolik ikut berduka cita dan ikut merasakan apa yang dialami oleh keluarga dari anak adik kita tercinta ini,” ucap Yuven dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.


Ia menegaskan, peristiwa ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih fokus pada persoalan-persoalan mendasar bagi masyarakat. 

Terutama, kata Yuven, kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan dan kesejahteraan anak, dibandingkan sibuk dengan agenda politik elektoral

“Kami mengajak pemerintah pusat, dari presiden, gubernur, bupati sebagai penanggung jawab daerah untuk berhenti dulu mengurus politik konsolidasi elektoral, baik isu pilkada maupun isu 2029. Ada banyak persoalan mendasar yang seharusnya diselesaikan,” tegasnya.

Yuven pun menduga bahwa banyak persoalan serupa yang belum terlihat, seperti anak-anak yang putus sekolah akibat ketidakmampuan membayar biaya pendidikan, transportasi, maupun kebutuhan dasar dalam proses belajar.

“Menurut saya ini tamparan untuk seluruh kepala daerah, Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, kemudian dinas-dinas terkait. Kejadian seperti ini memungkinkan pemerintah untuk mengecek seluruh sekolah san memastikan seluruh kebutuhan siswa-siswi terpenuhi,” ujar Yuven

Bahkan, ia khawatir kelompok miskin ekstrem dan masyarakat terpinggirkan tidak terdata dengan baik.

“Jangan-jangan ada instrumen pemerintah level bawah, baik desa, tingkat kecamatan, kelurahan ini tidak kerja secara berkolaborasi. Lantas ada kaum termarjinalkan sehingga tidak terlihat dengan kacamata jernih pemerintah,” tuturnya

Ia juga mengkritisi penyaluran bantuan sosial dan beasiswa pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), yang dinilai belum tepat sasaran. Yuven berharap bantuan-bantuan penting dari pemerintah dapat segera dirasakan oleh tangan-tangan yang tepat. 

“Jadi itu yang kita maksudkan, jangan sampai di tengah banyaknya program bantuan sosial, beasiswa, dan dana pendidikan, justru mereka yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan,” jelas dia.

“Namun di saat yang bersamaan, ada orang yang berkecukupan tapi justru dia mendapatkan akses bantuan dari pemerintah entah itu bantuan beasiswa, bantuan dana sosial, dan lain sebagainya. Ini yang memang miris menurut saya,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, meninggalnya seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), akibat gantung diri menyita perhatian publik.

YS juga sempat menulis surat kepada ibunya sebelum gantung diri. Isi suratnya terkait permintaan untuk membeli buku tulis yang tidak bisa dipenuhi lantaran kondisi ekonomi.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya