(Tengah) Mantan Menlu Hasan Wirajuda (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026 berlangsung selama tiga jam.
Menurut mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, forum diskusi tersebut memberikan banyak penjelasan komprehensif mengenai arah kebijakan luar negeri pemerintah yang selama ini belum sepenuhnya diketahui publik.
Hassan menjelaskan bahwa dinamika diplomasi internasional kerap bersifat tertutup sehingga informasi yang beredar di ruang publik tidak selalu menggambarkan situasi sebenarnya.
Karena itu, Hassan memandang pertemuan langsung dengan Presiden pada sore hari tersebut sebagai momentum penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif, khususnya terkait pembentukan dan peran Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
"Karena itu satu kesempatan berharga bahwa sore ini kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui. Utamanya yang terkait dengan pembentukan Board of Peace dalam kerangka menyelesaikan permasalahan Palestina di Gaza khususnya," ungkap Hassan usai pertemuan. ” jelasnya.
Dikatakan Hassan, pada kesempatan itu Presiden menjelaskan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam BoP tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses konsultasi intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.
“Pertama di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB pada akhir tahun lalu, dan juga ketika kita pada akhirnya memutuskan bergabung, kita juga melalui proses konsultasi yang erat dengan tujuh negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam,” paparnya.
Menurut Hassan, keterlibatan delapan negara Islam dalam badan tersebut memiliki arti strategis sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Terlebih ada kekhawatiran bahwa Presiden AS, Donald Trump akan memainkan peran yang tidak terkendali.
“Mengapa ini dianggap penting, dan saya juga ikut menganggap penting, karena delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini," tegasnya.
Terkait perdebatan publik mengenai iuran keanggotaan Board of Peace (BoP), Hassan menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai waktu maupun skema kontribusi yang akan diberikan Indonesia.
Namun, menurut penjelasan Presiden, apabila nantinya terdapat kontribusi, maka sumbangan tersebut diarahkan sepenuhnya untuk membantu masyarakat Palestina di Gaza sebagai bentuk nyata komitmen kemanusiaan Indonesia.
"Karena dengan sumbangan itu juga wujud nyata dari kepedulian kita terhadap penderitaan rakyat Palestina,” pungkasnya.
