Berita

Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Demokrat Menolak Terjebak Politik Warisan Jokowi

RABU, 04 FEBRUARI 2026 | 16:51 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Partai Demokrat memilih sikap netral strategis dalam dinamika hubungan Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, pernyataan dukungan Prabowo-Gibran dua periode disampaikan Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat, 30 Januari 2026.

"Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran dua periode. Sudah, itu saja," kata Jokowi.


Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa Demokrat tidak ingin terjebak dalam tarik-menarik politik warisan kekuasaan dan memilih mengonsolidasikan dukungan terhadap agenda pemerintahan saat ini. 

"Demokrat kami masih fokus untuk membantu Presiden Prabowo Subianto di dalam mensukseskan program-programnya," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Sikap serupa juga terlihat ketika Demokrat merespons program-program strategis pemerintah, termasuk rencana kebijakan yang digulirkan Presiden Prabowo.

Herman menekankan bahwa Demokrat memposisikan diri sebagai pendukung aktif pemerintah tanpa masuk pada perdebatan politik yang berpotensi memecah konsentrasi.

"Tentu sangat mendukung program-program yang ini menyentuh masyarakat secara langsung, apalagi meningkatkan perekonomian rakyat," kata Herman yang juga Sekjen Partai Demokrat ini.

Setiap kebijakan, kata Herman, harus dilihat dari dampaknya terhadap kesejahteraan publik, bukan dari narasi politik di sekitarnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya