Berita

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno. (Foto: Istimewa)

Politik

Eddy Soeparno Tekankan Penguatan Tata Kelola sebagai Pilar Utama ESG

RABU, 04 FEBRUARI 2026 | 13:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola atau governance sebagai pilar utama dalam penerapan Environmental, Social and Governance (ESG). Penegasan itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam ESG Forum di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Dalam acara yang turut dihadiri Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq, Eddy menekankan pentingnya penguatan aspek Governance atau tata kelola yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ESG. 

“Dengan tidak mengkerdilkan fungsi “E” dan “S” (lingkungan hidup dan sosial) dari ESG, kini saatnya kita fokus pada tata kelola dan penerapannya, khususnya dalam bentuk penegakan hukum," kata Eddy.


Menurutnya, pengelolaan lingkungan dan dukungan sosial hanya bisa efektif jika ketaatan pada aturan hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran diterapkan secara konsekuen.

“Kita sudah bisa antisipasi bahwa akibat krisis iklim yang kita hadapi saat ini, potensi bencana akibat degradasi ekosistem sangat tinggi. Curah hujan dan banjir akan semakin meningkat, kekeringan dan kebakaran hutan dapat meluas jika proses penataan lingkungan tidak diikuti oleh pengawasan dan penegakan hukum. Sudah saatnya kita memberikan sanksi tegas dan berat terhadap kejahatan ekologi," jelasnya.

Selain itu, Eddy juga menekankan pentingnya kehadiran legislasi yang menangani permasalahan krisis iklim yang saat ini belum diatur secara komprehensif di dalam perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

“Untuk menunjang tahapan transisi energi serta program penurunan emisi gas rumah kaca, kita perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur pengelolaan iklim dan reduksi emisi karbon di segala sektor, seperti industri, transportasi, pertanian, energi dan lain-lain. Apakah legislasi ini akan berbentuk produk perundangan baru atau melalui revisi atas UU no 32 tahun 2009 (UU Lingkungan Hidup), hal ini akan kami bahas secara mendalam di DPR,” bebernya.

Eddy menekankan, ke depannya program transisi energi, aksi iklim dan ESG merupakan satu kesatuan yang perlu dukungan kuat dari seluruh pemangku kepentingan, agar ekonomi kita ke depannya tidak hanya tumbuh secara tinggi, namun juga berkelanjutan dan berkualitas.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya