Berita

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh-tokoh agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: ksp.go.id)

Publika

MUI Melunak terkait Board of Peace

RABU, 04 FEBRUARI 2026 | 10:44 WIB

PASCA bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, perwakilan tokoh dari ormas-ormas Islam terlihat berubah sikap. 

Tadinya seperti memberikan ultimatum agar Indonesia keluar dari Board of Peace (Dewan Perdamaian) bikinan Presiden Donald Trump, kini mulai melunak memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo yang mewakili Indonesia di Dewan Perdamaian itu.

Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis, yang sebelumnya kritis menentang Indonesia masuk Dewan Perdamaian itu, memegang komitmen Presiden Prabowo untuk keluar dari Dewan Perdamaian, seandainya apa yang disepakati di Dewan Perdamaian itu merugikan Palestina dan Indonesia tak bisa berbuat apa-apa di Dewan Perdamaian itu.


Artinya, Presiden Prabowo berhasil menjelaskan dan meyakinkan perwakilan tokoh ormas-ormas Islam, kenapa Indonesia harus bergabung dengan Dewan Perdamaian bikinan Presiden Donald Trump itu? 

Indonesia tidak sedang berpihak kepada Israel dan meninggalkan Palestina, apalagi melanggar Konstitusi Pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan prikeadilan.

Memang, tidak masuk akal Indonesia masuk Dewan Perdamaian bikinan Presiden Donald Trump, yang mendukung Israel dan Israel menjadi salah satu anggotanya, sementara Palestina diundang pun tidak, tapi mau memerdekakan Palestina pula. 

Bullshit. Apalagi harus menyerahkan uang triliunan rupiah pula untuk menjadi salah satu anggota tetap Dewan Perdamaian itu. 

"Bodoh!" Istilah Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, sambil berteriak emosi.

Dalam kecamuk dunia internasional yang tak menentu seperti saat ini, memang kita tak bisa buru-buru menilai dan pasang target ideal. 

Dunia internasional ini tidak serta merta maunya kita saja. Apalagi dengan kekuatan kita yang seperti saat ini. Rekam jejak, wisdom, moralitas, semua harus dipertimbangkan. 

Presiden Prabowo pro-Israel itu mustahil, pro-Palestina jelas sekali. Miliaran rupiah ia rogoh dari kantong pribadinya membantu rakyat Palestina. 

Presiden Prabowo tidak sedang khilaf, apalagi bodoh atau planga-plongo seperti yang dikatakan.

Langkah dialog yang diambil Presiden Prabowo terhadap perwakilan tokoh ormas-ormas Islam adalah langkah yang baik. 

Dan maunya ormas-ormas Islam itu menerima alasan yang diberikan Presiden Prabowo adalah bukti bahwa alasan masuk Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian itu tidaklah mengada-ada. 

Sangat logis dan bisa diterima. Ke depan, cara-cara berdialog secara langsung ini harus terus dilakukan, terutama dalam isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat agar tak menjadi kontra-produktif dan liar tak terkendali.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya